Jakarta – Ratusan jiwa melayang dan ribuan lainnya menderita luka-luka akibat bencana ekologis banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera pada November 2025. Tragedi yang menyisakan duka mendalam ini memicu desakan akuntabilitas di parlemen, dengan Komisi IV DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis, 4 Desember 2025, membahas penanganan bencana.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi IV DPR, Rahmat Saleh, secara tegas menyentil para pejabat negara yang enggan mundur dari jabatannya, bahkan membandingkan situasi di Indonesia dengan langkah berani dua menteri di Filipina. Diketahui, para menteri di bawah kepemimpinan Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. tersebut mengundurkan diri terkait penyelidikan dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek infrastruktur pengendali banjir.
Meski demikian, Rahmat dalam pernyataannya menyoroti aspek tanggung jawab penanganan bencana. “Saya pernah membaca, ya, tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya tapi *gentlemen*, dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu,” ujar Rahmat di ruang rapat, Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat, mundur dari kursi pemerintahan adalah sebuah tindakan mulia bagi seorang menteri yang tidak sanggup menangani bencana. “Itu adalah tugas yang mulia, menurut saya,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rahmat Saleh juga mempertanyakan klaim Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyebut deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurut Rahmat, pesan yang tertangkap dari klaim tersebut menguatkan pandangan bahwa Kementerian Kehutanan masih tidak menganggap deforestasi atau masalah pembalakan hutan sebagai penyebab utama bencana banjir.
Bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 lalu memang menyisakan duka mendalam. Hingga kini, ketiga provinsi tersebut masih berjuang memulihkan diri dari dampak kerusakan parah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban meninggal akibat bencana di tiga provinsi itu mencapai 776 jiwa per Kamis pagi, 4 Desember 2025. Data tersebut dihimpun dari Geoportal Data Bencana Indonesia milik BNPB yang diakses pukul 6.48 WIB.
Selain korban meninggal, sebanyak 564 jiwa dinyatakan hilang, dan 2.600 jiwa lainnya menderita luka-luka. BNPB merinci, Provinsi Aceh mencatat 277 korban meninggal dan 193 orang hilang. Di Sumatera Utara, 299 orang meninggal dunia dan 159 orang lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu, Sumatera Barat melaporkan 200 korban tewas dan 212 orang belum ditemukan.
Bencana ini berdampak pada 51 kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Lebih dari 10.400 rumah mengalami kerusakan. Fasilitas umum juga tak luput dari dampak parah, dengan rincian 354 fasilitas umum, 9 fasilitas kesehatan, 213 fasilitas pendidikan, 132 rumah ibadah, 100 gedung atau kantor, hingga 295 jembatan mengalami kerusakan akibat terjangan banjir dan tanah longsor.
