Tapanuli Utara – Pemerintah pusat mendirikan posko nasional di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Posko gabungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini berfokus pada upaya tanggap darurat pascabencana.
Direktur Jenderal Bina Adwil Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, mengungkapkan posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat logistik udara. “Malam ini kami siapkan posko nasional di Tapanuli Utara, karena kami rencanakan menjadi pusat logistik udara,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam (27/11/2025).
Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11/2025) lalu ini mengakibatkan delapan warga meninggal dunia. Selain itu, puluhan rumah mengalami kerusakan parah akibat terjangan material longsor dan genangan air.
Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP segera melakukan evakuasi korban hingga Selasa (25/11/2025) siang. Namun, upaya pembukaan akses jalan menghadapi tantangan besar.
Tim Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan BPBD setempat terus berupaya membersihkan jalur yang tertimbun. Hujan yang masih terus mengguyur memicu terjadinya longsor susulan, menghambat mobilitas dan distribusi bantuan.
Helikopter logistik baru dapat mendarat pada Kamis (27/11/2025) sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, pengangkutan bantuan logistik via udara baru bisa terlaksana pada Jumat (28/11/2025).
Koordinasi intensif terus berlangsung antara tim Kemendagri, BNPB, Bupati Tapanuli Utara, dan jajaran keamanan setempat. Tim lapangan Kemendagri telah bergerak menuju lokasi longsor pertama sejak Rabu malam (26/11/2025).
Sementara itu, tim BNPB menerbangkan pesawat caravan pada Kamis (27/11/2025) pagi. Pesawat tersebut bertugas meninjau kondisi dan mengirimkan bantuan logistik ke wilayah Sibolga serta Tapanuli Tengah yang juga terdampak.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi agar seluruh daerah yang terdampak bencana mendapatkan dukungan logistik yang memadai. Pemerintah berkomitmen memastikan penanganan darurat berjalan efektif.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ pada 18 November 2025. SE ini menggarisbawahi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Menindaklanjuti SE tersebut, Kemendagri telah mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan di seluruh daerah. Konsolidasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah secara virtual pada Jumat (21/11/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
