Jakarta – Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja dan struktur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Sorotan ini muncul dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Danantara sendiri, sebagai tanggapan atas “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi” yang sebelumnya ditandatangani oleh 458 ekonom dan akademisi.
AEI mengidentifikasi empat isu pokok yang menjadi sumber persoalan terkait Danantara. Isu-isu tersebut meliputi tumpang tindih mandat, ketidakjelasan pembiayaan, persoalan tata kelola, serta dampak keberadaan Danantara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ekonom Yose Rizal, salah satu perwakilan aliansi, menyoroti potensi dominasi Danantara dalam pengelolaan badan usaha negara. Menurutnya, dominasi tersebut berisiko mengganggu iklim usaha domestik. “Risiko dominasi negara dapat mengganggu kesehatan usaha domestik,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 18 November 2025.
Yose Rizal menambahkan, struktur Danantara justru menimbulkan risiko institusional baru dan dinilai belum mampu menjawab tantangan pembangunan. Ia menggarisbawahi dua persoalan utama: misalokasi sumber daya akibat dominasi BUMN yang menekan daya saing usaha lokal, serta ketidakjelasan dasar pengambilan keputusan karena tidak berbasis indikator ekonomi yang transparan dan terukur.
Senada, ekonom Jahen F. Rezki menilai kehadiran Danantara membuka celah tumpang tindih mandat dan berisiko memunculkan konflik kepentingan. Jahen menyoroti cakupan mandat Danantara yang terlalu luas, mulai dari fungsi *sovereign wealth fund* hingga penyedia pembiayaan proyek pemerintah.
Menurut Jahen, berbagai peran tersebut dapat menimbulkan kebingungan arah kebijakan. “Danantara tidak boleh menjadi keranjang serba-ada. Mandat yang bertumpuk tanpa prioritas jelas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan tata kelola yang lemah,” tegasnya.
Sementara itu, Peneliti LPEM Universitas Indonesia, Teuku Riefky, yang juga tergabung dalam AEI, mengungkapkan kekhawatiran terkait sumber pendanaan Danantara yang tidak transparan. Kondisi ini berisiko menciptakan *crowding-out* atau penyerapan dana dari sektor swasta.
Ia menilai, situasi defisit fiskal Indonesia selama dua dekade terakhir dan defisit transaksi berjalan pada sebagian besar 15 tahun terakhir tidak lazim untuk pembentukan *sovereign wealth fund*. “Muncul kekhawatiran bahwa ekspansi pembiayaan Danantara justru menimbulkan *crowding-out* terhadap sektor swasta,” kata Teuku.
Dalam diskusi tersebut, AEI diwakili oleh sejumlah ekonom seperti Yose Rizal D., Jahen F. Rezki, dan Teuku Riefky. Sementara itu, dari pihak Danantara hadir sejumlah pejabat seperti Muliaman Hadad dan Pandu Sjahrir.
