Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap kebijakan fiskal nasional terkait sistem pembayaran pajak perusahaan. Ia menyoroti ketidakadilan karena perusahaan membayar pajak di lokasi kantor pusat, bukan di wilayah operasional, yang merugikan daerah industri seperti Jawa Barat dalam optimalisasi pendapatan.
Dedi mencatat, Jawa Barat sebagai provinsi dengan banyak industri besar belum menerima hasil pajak yang optimal. Kewajiban membayar pajak bagi perusahaan industri tidak disesuaikan dengan tempat perusahaan tersebut beroperasi.
“Jika ada industri di satu tempat, pajaknya harus dibayar di tempat itu. Jangan industri di sini, tetapi bagi hasilnya di daerah lain. Di mana letak keadilan fiskal?” kata Dedi dalam keterangan tertulis pada Kamis, 20 November 2025.
Selain itu, menurut Dedi, wilayah pedesaan yang menjadi lokasi berdirinya kawasan industri seharusnya mendapatkan prioritas pembangunan. Prioritas ini meliputi infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan, agar desa-desa tersebut dapat tumbuh menjadi produktif dan mandiri secara fiskal.
Sebelumnya, Dedi menyatakan Pemprov Jawa Barat berkomitmen mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Dedi dalam kegiatan The Economic 360: Economics and Business Forum di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu, 19 November 2025.
Pemprov Jawa Barat menerapkan beberapa strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan perizinan, penguatan *link and match* pendidikan dengan dunia kerja, hingga pengendalian konsumsi publik yang tidak produktif.
“Akselerasi ekonomi, yaitu satu mendorong infrastruktur, dua mempermudah perizinan, yang ketiga adalah mendorong pendidikan, agar pendidikan kita mengarah pada dunia kerja. Kemudian keempatnya menekan angka konsumsi publik,” ucap Dedi.
Dedi menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak untuk mempercepat laju ekonomi. Ia juga menyebut pentingnya peningkatan produksi pangan seperti telur, sayuran, ikan, daging, hingga beras.
Perluasan investasi di sektor pertanian juga dianggap krusial. Menurut Dedi, produktivitas lahan harus terus ditingkatkan melalui inovasi dan pendampingan berkelanjutan. “Produksinya harus ditambah. Mari kita buka ruang investasi dan tingkatkan produktivitas tanaman pangan,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal III-2025 mencapai 5,2 persen. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,04 persen. “Selama ini pertumbuhan ekonomi Jabar selalu di bawah rata-rata nasional. Hari ini kita berada di atasnya. Artinya ada kinerja kolaboratif dari pemerintah daerah, provinsi, hingga dunia usaha yang berjalan simultan,” ujar Dedi Mulyadi.
