Jakarta – Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap stabil di angka 5,0 persen pada tahun 2025 dan 5,1 persen pada tahun 2026. Proyeksi optimis ini muncul setelah lembaga keuangan global tersebut merampungkan Konsultasi Pasal IV 2025 pada 3–12 November 2025, menggarisbawahi ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang tidak menentu.
Tim IMF, yang dipimpin oleh Maria Gonzalez, menilai perekonomian Indonesia menunjukkan soliditas luar biasa di tengah berbagai gejolak. “Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah berbagai guncangan,” ujar Gonzalez dalam keterangan resmi IMF.
Salah satu poin utama pujian IMF adalah keberhasilan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan yang stabil dan inflasi yang terkendali. Lembaga ini mengapresiasi kuatnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter pemerintah.
Menurut Gonzalez, inflasi inti Indonesia tetap terjaga dan diproyeksikan bergerak menuju titik tengah kisaran target. Defisit transaksi berjalan juga dinilai terkendali, dengan cadangan devisa yang berada pada level nyaman.
Bank Indonesia (BI) turut mendapat sorotan positif. IMF menyebut langkah pelonggaran kebijakan moneter, termasuk penurunan suku bunga sebesar 150 basis poin (bps) dan peningkatan likuiditas, sebagai kebijakan yang tepat. Kebijakan ini dinilai mampu mendukung pemulihan dan pertumbuhan kredit di dalam negeri.
Gonzalez menambahkan, ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut masih terbuka, namun harus tetap mempertimbangkan perkembangan data ekonomi dan kondisi global.
Sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan juga dinilai tangguh, dengan stabilitas perbankan dan pengaman regulasi yang memadai. IMF menganggap sikap makroprudensial yang akomodatif dalam jangka pendek sudah tepat untuk menghadapi kesenjangan kredit yang negatif.
Lembaga tersebut menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menggerakkan sektor keuangan untuk memitigasi potensi risiko makro-keuangan. Penerapan pengaman yang tepat akan krusial untuk menjaga ketahanan sektor.
Indonesia dinilai berada di jalur yang tepat untuk mencapai target Visi Emas 2045. Namun, IMF menegaskan bahwa pencapaian status negara berpenghasilan tinggi membutuhkan reformasi struktural yang lebih ambisius. Reformasi ini mencakup peningkatan infrastruktur, integrasi perdagangan, dukungan UMKM, investasi asing langsung (FDI), serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
Pendalaman integrasi perdagangan dengan mitra utama, fokus pada pengurangan hambatan non-tarif, dan reformasi struktural pelengkap dapat menjadi pendorong produktivitas. Gonzalez menyebut langkah Indonesia dalam memperluas perjanjian dagang, seperti dengan Kanada dan Uni Eropa, serta potensi kesepakatan dengan Amerika Serikat, sebagai kemajuan penting.
Di balik pujian tersebut, IMF juga memberikan beberapa catatan penting. Lembaga itu mengingatkan bahwa risiko global masih belum mereda, meliputi ketegangan perdagangan yang meningkat, ketidakpastian berkepanjangan, dan volatilitas pasar keuangan global.
Secara domestik, perubahan kebijakan besar tanpa pengaman yang memadai juga dapat meningkatkan kerentanan. Namun, IMF melihat peluang positif jika Indonesia mampu mempercepat reformasi struktural, khususnya dalam deregulasi, perdagangan, dan peningkatan produktivitas.
Selain itu, IMF memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada tahun 2025 akan melebar menjadi sekitar 2,8 persen dari PDB, dan sekitar 2,9 persen pada tahun 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding asumsi dalam APBN 2026 yang menargetkan defisit 2,7 persen dari PDB.
Untuk itu, IMF merekomendasikan pengelolaan pelaksanaan anggaran yang hati-hati guna mencapai target pemerintah, sekaligus menjaga ruang fiskal untuk menghadapi risiko negatif. Gonzalez menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, pengamanan yang kuat, dan pengawasan ketat terhadap operasi kuasi-fiskal.
Peningkatan mobilisasi pendapatan serta fokus pada kualitas dan efisiensi belanja juga dinilai akan semakin meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
