IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia
Berita

DPR Menilai Penghentian Program Trans7 Tidak Sepadan dengan Pelanggaran yang Dilakukan.

Jakarta -, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap program “Xpose Uncensored” Trans7. Sanksi penghentian tayangan dinilai tidak sebanding dengan luka yang ditimbulkan program tersebut terhadap kalangan kiai dan santri.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Habib Syarief Muhammad, anggota Komisi X DPR, menegaskan bahwa bola kini berada di tangan KPI untuk menindaklanjuti berbagai usulan protes. “Kalau misalnya sementara ini hanya sebatas menghentikan program, sangat tidak seimbang dengan rasa sakit kami, rasa kerugian kami,” ujar Habib di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Program “Xpose Uncensored” Trans7 yang tayang pada 13 Oktober 2025 itu menampilkan narasi satir mengenai hubungan kiai dan santri di lingkungan pesantren. Trans7 merupakan stasiun televisi swasta milik pengusaha Chairul Tanjung.

Habib menekankan KPI semestinya memberikan catatan tegas mengenai pelanggaran yang dilakukan Trans7. Ia menyoroti bahwa ini bukan kali pertama Trans7 mendapat sanksi dari KPI. Tayangan itu, klaim Habib, telah melanggar undang-undang dan melukai perasaan mayoritas muslim Indonesia.

Menurut Habib, tayangan tersebut menyajikan citra kehidupan di pondok pesantren yang keliru. Salah satunya, ia menyebutkan, adalah gambaran kiai yang meminta amplop dari para santri. “Tayangan ini hanya sekadar melihat sesuatu dari luar tanpa memahami secara utuh sosiologi pesantren,” kata Habib. “Tidak ada yang namanya kiai minta amplop, tidak ada yang namanya kiai digaji.”

BK DPR RI Perkuat Telesurvei untuk Susun RUU Akurat

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyatakan publik melihat pesantren dengan kacamata yang sudah usang. “Orang di luar pesantren melihat pesantren itu masih pakai cara pandang lembaga keagamaan di abad ke-18,” ucap Maman. “Ini sudah abad ke-21, di mana pesantren terbuka dengan demokrasi.”

Maman juga meminta pimpinan stasiun televisi swasta tersebut untuk mencoba tinggal dan belajar di pondok pesantren. “Sekali-kali para direktur atau pimpinan elite Trans7 mondok di pesantren 40 hari,” tambahnya.

Komentar

Berita Populer

01

YLKI Soroti Pemblokiran Rekening Bank Mandiri dan Ingatkan Hak Nasabah

02

Cara Mudah Beli Paket Data Semua Operator Lewat Aplikasi GoPay

03

UMK 2026: Daftar Lengkap Wilayah dengan UMK Tertinggi & Terendah

04

DPRD Sumbar Desak Perbaikan Jalan Payakumbuh-Lintau Lanjut 2026

05

HUT ke-81 RI, Paspampres kerahkan 1.147 personel dan alusista amankan VVIP

06

Kementerian Lingkungan Hidup Menanti Hasil Lab Cisadane, Pastikan Kualitas Air

07

Polres Tanah Datar Tangkap Mahasiswa Diduga Edarkan Sabu

08

BSPS Bangun Rumah Layak, Hidupkan Ekonomi Lokal

Berita Terbaru