Jakarta – Pemerintah menyatakan keinginan untuk memperpanjang proyek Kereta Cepat Whoosh hingga Surabaya, meskipun di tengah bayang-bayang beban utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menggunung. Namun, di sisi lain, Kementerian Keuangan secara tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah memandang Whoosh sebagai moda transportasi vital yang telah membantu mobilitas warga dari Jakarta ke Bandung. “Justru kita ingin sebenarnya itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Surabaya,” ujar Prasetyo di Jakarta Selatan, Minggu malam, 12 Oktober 2025.
Prasetyo mengakui keinginan tersebut memang terhambat oleh anggaran. Pemerintah, katanya, tengah mencari skema penyelesaian agar beban utang KCIC tidak membebani APBN.
Pernyataan Prasetyo ini muncul beberapa hari setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Keputusan ini disampaikan Purbaya saat merespons opsi dari Danantara untuk menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Menurut Purbaya, tanggung jawab atas proyek tersebut sepenuhnya berada di tangan Danantara, badan yang kini menaungi semua BUMN. “Kalau sudah dibuat Danantara, tentu mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka kelola dari situ, jangan ke kami lagi,” tegas Purbaya melalui konferensi video di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.
Purbaya menjelaskan, setelah restrukturisasi BUMN melalui pembentukan Danantara, penerimaan dividen dari BUMN tidak lagi masuk kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, wajar jika Danantara menanggung risiko pembiayaan dari proyek yang dikelolanya. “Jangan kalau yang enak swasta, kalau enggak enak dibagi ke pemerintah. Ini kan mau dipisahin swasta sama _government_,” imbuhnya.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek kereta cepat. Opsi tersebut meliputi penambahan modal (_equity_) atau penyerahan infrastruktur KCIC kepada pemerintah. “Apakah kemudian kita tambahkan _equity_ atau memang infrastrukturnya diserahkan sebagaimana industri kereta api lain yang infrastrukturnya milik pemerintah. Dua opsi ini yang sedang kami kaji,” kata Dony seusai acara di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Dony mengklaim proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena memangkas waktu perjalanan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Jumlah penumpang moda transportasi ini, katanya, terus meningkat hingga mencapai 30 ribu orang per hari.
Namun, Dony menggarisbawahi bahwa penyelesaian utang KCIC harus mempertimbangkan keberlanjutan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium. “Dari satu sisi proyek ini bermanfaat. Tapi kami juga harus menjaga keberlanjutan KAI. Karena KCIC sekarang bagian dari KAI, kami cari solusi terbaik,” ujarnya.
