Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghapus lebih dari 3.900 mitra yang dinilai tidak serius dalam program pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Ribuan mitra ini terancam dicoret dari sistem setelah BGN menemukan kurangnya aktivitas dalam proses persiapan proyek tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Jumat, 26 September 2026, menegaskan bahwa tidak ada ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif, seperti yang diisukan sebelumnya. Ia mengklarifikasi bahwa proyek disebut ‘fiktif’ jika sudah disetujui penuh dan didanai namun tidak berjalan. Dalam kasus ini, calon mitra bahkan belum memulai pembangunan.
Dadan menjelaskan, BGN menemukan 6.000 mitra yang kurang serius. Setelah membuka layanan pengaduan, sebanyak 2.100 lebih mitra kembali serius. Dengan demikian, lebih dari 3.900 mitra yang masih tidak serius tersebut kemungkinan akan segera dihapus dari sistem, dan BGN akan membuka kuota baru untuk mitra lainnya.
Menurut Dadan, proses awal pembangunan dapur MBG dimulai dengan pengajuan diri oleh mitra. Pada tahap ini, mereka harus menunjukkan bukti legalitas kepemilikan lahan yang akan digunakan, legalitas yayasan, serta data geospasial. Jika semua dokumen lengkap, BGN akan melakukan verifikasi sebelum masuk ke proses persiapan.
Dalam tahap persiapan, mitra diberi waktu 30 hingga 45 hari untuk membangun dari awal atau melakukan renovasi. Namun, BGN mencatat banyak mitra yang sudah lolos proses persiapan tidak menunjukkan aktivitas pembangunan selama 20 hari.
Menyikapi hal ini, BGN menerapkan kebijakan *rollback* atau pengaturan ulang, yaitu mengembalikan proses dari tahap persiapan ke tahap pengajuan. Kebijakan inilah yang mengungkap ribuan pengelola yang tidak serius.
Isu mengenai ribuan dapur MBG fiktif ini sebelumnya diungkapkan oleh anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sahidin. Ia mendapatkan informasi tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis, 18 September 2025.
Sahidin menyebutkan, dari sekitar delapan ribu SPPG yang menjadi mitra BGN, lebih dari separuhnya, atau sekitar lima ribu, diduga palsu atau tidak jelas keberadaannya.
Indikasi SPPG palsu ini, kata Sahidin, antara lain adalah lokasi fisik dapur MBG yang tidak dapat terlacak, meskipun terdaftar memiliki akun SPPG. Ia menduga SPPG tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan jual-beli.
Atas temuan tersebut, Sahidin mempertanyakan bagaimana pengawasan BGN terhadap operasional SPPG di lapangan.
