Jakarta – Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk segera mengirimkan petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) guna menangani operasional kepabeanan di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Langkah ini menjadi respons atas polemik terkait ketiadaan otoritas negara dan dugaan kesalahan kebijakan yang melingkupi bandara tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti adanya kesalahan mendasar dalam manajemen dan operasional Bandara IMIP Morowali, yang menurutnya menjadi pangkal masalah. Ia secara khusus mempertanyakan absennya petugas Imigrasi dan Bea Cukai di lokasi tersebut. Purbaya menegaskan, pihaknya dapat segera mengatasi permasalahan kepabeanan dan cukai jika diminta untuk berpartisipasi. “Kalau kami diminta masuk, (selesainya) cepat sih. Cuma sekarang belum ada perintah,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memastikan bahwa Bandara IMIP Morowali, yang berlokasi di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan terdaftar di pemerintah. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul polemik yang mempertanyakan legalitas operasional bandara tanpa kehadiran otoritas negara. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan, data di Kemenhub menunjukkan bandara tersebut telah tercatat dan berstatus resmi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas untuk menegakkan aturan terhadap berbagai aktivitas di Bandara IMIP Morowali, termasuk terkait dugaan penambangan ilegal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah akan memproses secara hukum jika terbukti ada aktivitas penambangan ilegal.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta. Hingga saat ini, Bahlil masih menunggu laporan dari tim terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal tersebut.
