Sumatera Utara – Bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh tidak hanya menyisakan kerusakan parah, tetapi juga menyingkap dugaan krisis lingkungan yang akut. Kemunculan gelondongan kayu berukuran raksasa yang hanyut terbawa arus deras, bahkan sampai masuk ke permukiman warga, menjadi sorotan tajam setelah videonya viral pada Minggu (30/11/2025). Fenomena ini segera memicu pertanyaan tentang praktik eksploitasi hutan di hulu sungai.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi keberadaan kayu-kayu tersebut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan, gelondongan kayu besar itu tersebar di dua desa di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut), menyebabkan kerusakan parah seperti rumah-rumah warga terendam dan hancur.
Selain di permukiman, tumpukan kayu juga terlihat jelas di Jembatan Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Gelondongan kayu memenuhi aliran sungai di bawah jembatan, memperparah kondisi.
Manajer Riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat, Andre Bustamar, menyoroti fenomena gelondongan kayu tersebut sebagai indikasi kuat adanya aktivitas penebangan hutan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Menurutnya, hal ini memperkuat dugaan bahwa praktik eksploitasi hutan masih berlangsung dan menjadi pemicu meningkatnya risiko bencana ekologis.
Andre Bustamar menilai, serangkaian bencana di Sumatera Barat merupakan akumulasi krisis lingkungan akibat kegagalan pemerintah mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Deforestasi, pertambangan emas ilegal, dan lemahnya penegakan hukum menjadi akar masalah yang menyebabkan wilayah tersebut terus dilanda bencana ekologis.
Senada, Direktur Eksekutif Walhi, Riandra, mencatat wilayah paling terdampak gelondongan kayu berada di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan. Ketiga wilayah ini memiliki hulu yang terhubung dengan ekosistem Batang Toru.
Riandra menambahkan, selama delapan tahun terakhir, Walhi Sumut secara konsisten mengkritisi model pengelolaan Batang Toru. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru dan aktivitas pertambangan emas yang berada di sepanjang Sungai Batang Toru menjadi fokus utama kritik tersebut.
Aktivitas industri ini, kata Riandra, dikhawatirkan mengancam keberlangsungan habitat orang utan dan harimau, merusak badan-badan sungai, serta memengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Walhi juga menemukan aktivitas serupa di desa-desa lain di Kecamatan Sipirok. Riandra menyebut adanya kemitraan kebun kayu dengan perusahaan berinisial PT TPL yang berujung pada alih fungsi hutan.
Menurut Riandra, semua aktivitas eksploitasi ini mendapatkan legalitas dari pemerintah melalui proses pelepasan kawasan hutan untuk izin, yang dilakukan lewat revisi tata ruang.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut), Dwi Januanto Nugroho, sempat menduga gelondongan kayu tersebut merupakan bekas tebangan yang sudah lapuk.
Ia menyebut, kayu-kayu itu diduga milik pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di areal penggunaan lain (APL) dan belum sempat diangkut.
Dwi Januanto Nugroho mengakui bahwa Gakkum Kemenhut kerap membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal melalui PHAT. Kasus-kasus serupa ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Meski demikian, Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan asal-usul pasti gelondongan kayu tersebut. Akses di lokasi masih sulit, sehingga proses investigasi terus berlangsung.
Secara keseluruhan, bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan korban jiwa yang signifikan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (2/12/2025) mencatat sedikitnya 708 jiwa meninggal dunia.
Selain itu, 499 jiwa masih dilaporkan hilang. Wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
