Berita

MUI Dukung Hukum Tegas di BGN Selamatkan Astacita Prabowo

mui-dukung-penegakan-hukum-di-bgn-demi-selamatkan-astacita-prabowo
MUI Dukung Penegakan Hukum di BGN demi Selamatkan Astacita Prabowo

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah penegakan hukum terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, yang ditangkap dalam proses hukum yang tengah berjalan. MUI menilai tindakan tegas itu penting untuk menjaga arah dan tujuan lembaga yang berada dalam agenda besar peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi.

Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, BGN memikul misi strategis dalam pilar Astacita Presiden Prabowo. Karena itu, menurut dia, lembaga tersebut harus diselamatkan dari praktik-praktik yang menyimpang.

“Kita menyayangkan kalau ada moral hazard atau tindakan-tindakan yang menyimpang dari tata kelola. Karena itu, kita perlu memberikan satu apresiasi kepada Presiden untuk melakukan bersih-bersih, supaya tata kelola untuk meningkatkan kualitas layanan gizi ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya, Minggu, 7 Juni 2026.

Buya Amirsyah menegaskan, program pemenuhan gizi nasional bukan sekadar kebijakan teknis. Di dalamnya, kata dia, ada misi membangun karakter, moral, dan kesehatan generasi mendatang, dengan standar yang harus higienis, ramah lingkungan, dan bersertifikat halal.

MUI juga menilai langkah hukum yang ditempuh lembaga yudikatif sudah tepat untuk menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Ia menyebut, sistem check and balance harus dijalankan, termasuk dalam pengawasan terhadap BGN.

Perpustakaan Padang Perpanjang Layanan Sabtu untuk Dongkrak Literasi

“Bernegara itu kan sebenarnya harus melihat bagaimana menjalankan tata kelola bernegara dengan baik, termasuk di antaranya penegakan hukum. Yudikatif ini punya peran penting lakukan penegakan hukum supaya terjadi check and balance, termasuk kepada BGN ini,” kata dia.

Meski begitu, Buya Amirsyah mengingatkan bahwa pembenahan regulasi dan sistem tidak akan cukup jika tidak diikuti perbaikan mentalitas para pejabatnya. Ia meminta Presiden dan pihak terkait memastikan tiga syarat utama melekat pada pejabat BGN ke depan, yakni integritas, kapasitas, dan akuntabilitas.

“Sebaik apa pun sistemnya, kalau mentalitas manusianya tidak baik, ya sama saja. Maka itu poin yang kedua adalah mentalitas. Orang-orangnya memang betul-betul harus terkunci,” ujarnya.

Komentar

Berita Populer

01

KCIC Tambah Enam Perjalanan Whoosh, Arus Balik Bandung-Jakarta Padat

02

DSI Perkuat Tata Kelola Ekspor dan Devisa Nasional

03

Kejagung Geledah Kantor BGN Pusat Jakarta Usai Ganti Pimpinan

04

Warga Jakarta Berbondong-Bondong Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan

05

Strategi ANTM Perkuat Pasar Domestik di Tengah Rencana Ekspor BUMN

06

Aher Apresiasi Dukcapil Hentikan Fotokopi e-KTP Demi Data Pribadi

07

Purbaya Tekankan Pancasila dalam Kelola Keuangan Negara

08

Harga Avtur Turun, Mengapa Surcharge Tiket Pesawat Tetap Tidak Berubah?

Berita Terbaru