Jakarta, Gonesia.com – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings resmi mempertahankan peringkat Indonesia Investment Authority (INA) pada level “BBB” dengan prospek negatif, Kamis (17/9).
Keputusan ini mencerminkan keterkaitan erat antara Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia tersebut dengan profil risiko utang pemerintah pusat yang saat ini berada di level serupa.
Fitch juga menetapkan peringkat gagal bayar penerbit jangka pendek dalam valuta asing INA pada level “F2”.
Sementara itu, peringkat nasional jangka panjang INA dipastikan tetap berada di posisi “AAA(idn)” dengan prospek stabil.
Peringkat nasional jangka pendek lembaga tersebut juga dipertahankan pada level “F1+(idn)”.
“Prospek negatif pada IDR jangka panjang INA sejalan dengan prospek pemerintah Indonesia,” tulis Fitch Ratings dalam pengumumannya.
Lembaga ini menilai dukungan luar biasa dari pemerintah Indonesia terhadap INA hampir pasti diberikan jika diperlukan di masa depan.
Penilaian tersebut merujuk pada skor dukungan INA yang mencapai 45 dari batas maksimal 60 berdasarkan kriteria Government-Related Entities (GRE).
Fitch menyoroti pemerintah memiliki tanggung jawab serta insentif kuat untuk terus mendukung operasional INA.
Hal tersebut tercermin dari pengawasan ketat pemerintah terhadap INA yang diselaraskan dengan prioritas nasional.
Lembaga tersebut mencatat INA bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah juga memegang kendali penuh dalam menunjuk dewan pengawas hingga memverifikasi rencana bisnis serta laporan keuangan.
Suntikan modal awal sebesar Rp 30 triliun menjadi bukti nyata komitmen pemerintah saat pembentukan lembaga ini.
Pemerintah juga memberikan kontribusi ekuitas senilai Rp 45 triliun berupa kepemilikan saham di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kepemilikan saham pada dua bank pelat merah tersebut menjadi mesin pendapatan berulang yang signifikan bagi INA.
Dividen dari kedua bank tersebut mencapai Rp 4,6 triliun pada 2025, atau setara dengan 55% dari total pendapatan INA.
Regulasi yang berlaku juga memungkinkan pemerintah untuk menambah suntikan modal tambahan apabila dibutuhkan.
Sepanjang 2025, INA bersama mitra investor telah merealisasikan investasi sekitar Rp 15,7 triliun di berbagai sektor strategis.
“Mandat INA tetap berfokus pada bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, energi, transformasi digital, kesehatan, dan bahan canggih dan industri, yang mendukung tujuan pembangunan pemerintah secara lebih luas,” lanjutnya.
Fitch memperingatkan adanya risiko sistemik jika INA mengalami gagal bayar.
Kegagalan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu ketersediaan pembiayaan serta meningkatkan biaya pendanaan bagi pemerintah pusat.
Sentimen negatif terhadap iklim investasi nasional juga berpotensi muncul jika terjadi gangguan operasional pada lembaga tersebut.
Risiko ini dianggap meningkat mengingat posisi strategis INA dalam menjalin kemitraan dengan investor global.
Lembaga ini diketahui telah mengamankan komitmen investasi lebih dari US$ 25 miliar dari berbagai lembaga internasional.
Namun, Fitch menilai risiko tersebut masih terbatas karena tingkat utang INA yang relatif rendah.
INA tercatat lebih mengandalkan ekuitas, sumber daya internal, dan dana investor dibandingkan utang luar negeri.
Strategi tersebut terbukti menjaga struktur permodalan INA tetap konservatif sepanjang tahun 2025.
Lembaga ini juga memiliki likuiditas memadai yang tersimpan dalam bentuk kas, deposito berjangka, dan obligasi.
“Meskipun saldo kas turun menjadi Rp 9,8 triliun pada tahun 2025 dari Rp 12,8 triliun pada tahun 2024 seiring percepatan penyaluran dana INA di sektor-sektor prioritas,” tambahnya.
Kinerja keuangan INA menunjukkan peningkatan signifikan dengan laba bersih mencapai Rp 7,4 triliun pada 2025.
Angka tersebut naik dibandingkan perolehan laba bersih tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 5,4 triliun.
Total pendapatan INA juga melonjak menjadi Rp 8,5 triliun dari sebelumnya Rp 5,9 triliun pada tahun sebelumnya.
