New York – FAO menilai Indonesia kian menonjol dalam tata kelola kehutanan global dan membuka peluang kerja sama baru dalam sejumlah bidang strategis. Penilaian itu disampaikan Assistant Director-General and Director, Forestry Division FAO, Zhimin Wu, saat bertemu bilateral dengan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di Indonesian Lounge, Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa, 12 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Zhimin Wu menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan Indonesia atas berbagai capaian yang telah diraih. Menurut dia, keberhasilan itu dapat menjadi rujukan bagi komunitas kehutanan dunia.
FAO juga menyoroti keberhasilan Indonesia menjadi co-host penyelenggaraan Global Forest Observations Initiative (GFOI) 2025 di Bali pada Oktober 2025. Agenda itu dinilai menjadi ruang penting yang mempertemukan komunitas kehutanan global untuk memperkuat kolaborasi dan berbagi pengetahuan ahli tentang pemantauan hutan.
Selain itu, FAO mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam pengembangan kebijakan nilai ekonomi karbon. Lembaga itu juga mencatat langkah Indonesia mendorong penyusunan peta jalan kredit karbon dan pasar karbon hutan sebagai bagian dari penguatan tata kelola karbon kehutanan di tingkat nasional maupun global.
Untuk menjaga kesinambungan kerja sama, FAO mengundang Menteri Kehutanan menghadiri Sidang Committee on Forestry ke-28 (COFO28) di Roma, Italia, pada 28 September hingga 2 Oktober 2026.
Raja Juli Antoni menyatakan Indonesia dan FAO selama ini telah menjalin kolaborasi yang berjalan baik dalam mendukung pengelolaan hutan lestari. “Kami mengapresiasi atas kolaborasi yang terus berjalan antara Indonesia dan FAO dalam mendukung pengelolaan hutan lestari, ini pentingnya penguatan kerja sama dalam pengembangan national forest monitoring system, REDD+, serta tata kelola karbon kehutanan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Dari pertemuan itu, Raja Juli juga menyebut adanya peluang kerja sama lanjutan di sektor perhutanan sosial. Di samping itu, kedua pihak membuka ruang pengembangan komoditas pangan dan energi berbasis hutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.
