Berita

Fadli Zon Targetkan Publik Bisa Akses Buku Sejarah Indonesia April 2026

Jakarta – Fadli Zon menyatakan bahwa buku "Sejarah Indonesia" setidaknya pada akhir April 2026 sudah dapat diakses oleh publik secara luas.

"Mudah-mudahan bisa. Sudah-sudah selesai kalau substansi," ujar Fadli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dia menegaskan buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” sudah selesai secara substansi, namun ada perubahan desain serta revisi layout yang tengah dilakukan.

"Oh iya, buku sejarah ini benar-benar tahap finalisasi. Kemarin sudah jadi semua, tinggal revisi akhirlah. Dan juga desain, ada perubahan desain untuk layout-nya," kata dia.

Dengan demikian, saat ini tim terkait penulisan buku tersebut yang rencananya juga akan dihadirkan dalam bentuk e-book itu, masih menyelesaikan urusan teknis.

Menkraf Resmikan Restoran Sederhana, Dorong Kuliner Indonesia Mendunia

Sebelumnya, Fadli Zon menargetkan buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" bisa diakses secara digital dan gratis oleh masyarakat pada Februari 2026, setelah peluncuran pada pertengahan Desember 2025.

"Dan juga tentu ada proses pengalihmediaan. Jadi butuh proses kata mereka kurang lebih 1-2 bulan. Pokoknya, saya targetkan pada bulan Februari, kalau bisa sudah bisa diakses," kata Fadli Zon (7/1).

Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” sebagai bagian dari upaya negara merawat memori kolektif dan memperkuat jati diri bangsa pada Minggu (14/12). Penulisan buku, yang dimulai sejak Januari 2025, melibatkan 123 sejarawan dan ahli dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.

Buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global", yang terdiri atas 11 jilid, memetakan perjalanan panjang bangsa Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara; interaksi global dengan India, Tiongkok, Persia, Timur Tengah, hingga Barat; masa kolonial; pergerakan kebangsaan; perjuangan mempertahankan kemerdekaan; konsolidasi negara; era Orde Baru; hingga reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.

Komentar
Kemensos-PKP Verifikasi Rumah Tak Layak Huni di Jatim

Berita Populer

01

KCIC Tambah Enam Perjalanan Whoosh, Arus Balik Bandung-Jakarta Padat

02

DSI Perkuat Tata Kelola Ekspor dan Devisa Nasional

03

Kejagung Geledah Kantor BGN Pusat Jakarta Usai Ganti Pimpinan

04

Warga Jakarta Berbondong-Bondong Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan

05

Strategi ANTM Perkuat Pasar Domestik di Tengah Rencana Ekspor BUMN

06

Aher Apresiasi Dukcapil Hentikan Fotokopi e-KTP Demi Data Pribadi

07

Purbaya Tekankan Pancasila dalam Kelola Keuangan Negara

08

Harga Avtur Turun, Mengapa Surcharge Tiket Pesawat Tetap Tidak Berubah?

Berita Terbaru