Jakarta – Pemerintah pusat didesak untuk mempercepat kucuran dana rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Pasar Baru-Alahan Panjang, Sumatera Barat, yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.
DPRD Sumatera Barat menargetkan perbaikan jalan penghubung ini rampung pada tahun 2026. Desakan ini muncul seiring dengan kerusakan parah di sejumlah titik ruas jalan Pasar Baru-Alahan Panjang yang baru saja dibangun.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menekankan urgensi optimalisasi fungsi jalan tersebut bagi masyarakat. "Untuk penanganan ruas jalan Pasar Baru-Alahan Panjang, terdapat beberapa titik yang putus, baik karena amblas maupun longsor akibat bencana," ungkap Doni, Senin (22/12/2025).
Salah satu titik kerusakan terparah berlokasi di Koto Ranah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Doni menjelaskan, pihaknya telah meninjau langsung lokasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan penanganan darurat. Prioritas utama adalah memutus isolasi tiga nagari di Bayang Utara yang terisolir akibat jalan amblas.
"Saat itu, jalan sepanjang sekitar 100 meter sempat sulit dilalui," imbuhnya, menggambarkan dampak kerusakan. Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat telah merusak sekitar 20 ruas jalan provinsi. Normalisasi mendesak dilakukan agar jalan-jalan tersebut dapat kembali berfungsi optimal, menopang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan proposal anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta jembatan pascabencana kepada pemerintah pusat. Total kebutuhan anggaran yang diajukan mencapai angka yang signifikan.
Doni menjelaskan, masa tanggap darurat telah berlangsung hingga 22 Desember, dengan fokus utama pada penyelamatan warga terdampak. Tahap selanjutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp275 miliar.
"Anggaran Rp275 miliar itu tidak hanya untuk ruas Pasar Baru-Alahan Panjang, tetapi mulai dari Pasar Baru hingga Simpang Alahan Panjang. Kondisinya banyak yang amblas dan jembatan juga tidak berfungsi optimal," jelasnya, merinci cakupan perbaikan yang dibutuhkan.
Komisi IV DPRD Sumbar berjanji akan terus mengawal usulan anggaran tersebut dan menjalin koordinasi intensif dengan dinas terkait serta pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk mendorong percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2026.
"Kita terus berkoordinasi dengan Dinas terkait. Terkait kerusakan. Itu termasuk juga kita koordinasikan dengan pemerintah pusat dan mendorong terjadi percepatan di 2026," tegas Doni, menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan perbaikan infrastruktur.
Percepatan perbaikan infrastruktur ini diharapkan dapat memulihkan aksesibilitas dan menggeliatkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.
