Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menegaskan bahwa menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak pasar global tidak bisa bertumpu pada kebijakan moneter semata. Ia menilai, kepercayaan pasar justru sangat ditentukan oleh cara pemerintah dan otoritas ekonomi mengelola komunikasi serta ekspektasi publik.
Pernyataan itu disampaikan Kholid dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026). Menurut dia, pasar keuangan saat ini bergerak cepat mengikuti persepsi dan sentimen terhadap arah kebijakan pemerintah.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan otoritas fiskal menjaga koordinasi komunikasi secara konsisten. Langkah ini, kata dia, penting agar investor maupun pelaku industri keuangan tidak terseret kekhawatiran berlebihan.
“Perlu ada strategic management, ekspektasi. Bagaimana mengelola ekspektasi itu strategic. Jadi bukan hanya kebijakan teknis modern, tapi manajemen ekspektasinya harus diperkuat,” ujar Kholid.
Politikus Fraksi PKS itu menjelaskan, cara investor membaca kondisi ekonomi global kini sudah berubah. Jika dulu pasar cenderung bertumpu pada data historis, saat ini pelaku pasar lebih dulu menghitung risiko yang mungkin muncul di masa depan sebelum mengambil keputusan investasi.
Ia menambahkan, perubahan pola tersebut membuat pasar tidak hanya bereaksi terhadap data ekonomi pada hari ini, tetapi juga terhadap potensi tekanan yang diperkirakan akan terjadi ke depan. Kholid mengaitkan fenomena itu dengan teori rational expectation yang dikenalkan ekonom Robert Lucas.
Menurut dia, pelaku pasar, hedge fund, hingga industri keuangan kini cenderung memakai pendekatan futuristik dalam menentukan harga dan strategi investasi. “Bahwa pelaku pasar, investor, hedge fund, industri, mereka itu membuat pricing yang rational. Bukan data kemarin, bukan data hari ini, tapi pricing futurist,” katanya.
Kholid menilai, tantangan pemerintah saat ini bukan sekadar menjaga nilai tukar tetap stabil. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan publik tidak menangkap situasi ekonomi Indonesia sebagai tanda menuju krisis seperti 1998.
Ia menyebut, bayang-bayang krisis moneter masa lalu masih kuat memengaruhi cara masyarakat dan pasar membaca gejolak ekonomi saat ini. Karena itu, menurut dia, otoritas ekonomi perlu tampil solid dan menyampaikan arah kebijakan secara seragam.
“Message-nya harus loud and clear, harus konsisten. Jadi kalau otoritas itu kompak, otoritas moneter, industri jasa keuangan, kementerian keuangan, dan tetap diikuti dengan tindakan policy yang konsisten, itu memberikan signal bahwasannya hari ini itu berbeda dengan 98,” pungkasnya.
