JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah menggenjot pemanfaatan *compressed natural gas* (CNG) dan mempercepat pengembangan *mini-liquefied natural gas* (LNG). Langkah ini dilakukan sebagai upaya strategis menyediakan alternatif energi rumah tangga sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor *liquefied petroleum gas* (LPG).
Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menyatakan bahwa optimalisasi stasiun induk CNG dan pembangunan infrastruktur mini LNG akan memberikan masyarakat pilihan energi yang lebih beragam. Upaya ini sekaligus menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran gas serta mendukung target pemerintah dalam transisi menuju energi yang lebih bersih, aman, dan efisien.
Ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor saat ini tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 81 persen dari total kebutuhan nasional. Kondisi ini dinilai membebani anggaran negara melalui skema subsidi LPG yang terus membengkak.
Pemerintah sendiri telah menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yakni pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebanyak 350 ribu sambungan pada 2029.
Guna mengejar target tersebut, BPH Migas menekankan pentingnya akselerasi regulasi terkait stasiun induk CNG dan terminal mini-LNG untuk mempermudah masuknya investasi. Selain itu, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan dioptimalkan guna mendukung pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis.
Strategi teknis yang disiapkan mencakup konversi stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) menjadi stasiun induk (*mother station*) untuk memperluas jangkauan jargas berbasis CNG. Sementara itu, untuk penyaluran jargas non-pipa, pemerintah akan mengandalkan teknologi mini-LNG.
