Belu – Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin menekankan, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara dan perbatasan darat dengan tiga negara. Menurut dia, dibutuhkan tata kelola yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
"Pembangunan perbatasan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," ujar Nurdin.
"Tanpa ekonomi yang maju dan produktivitas yang tinggi, kesejahteraan akan lama kita capai. Karena itu, membangun perbatasan berarti membangun ekonomi rakyatnya," imbuhnya.
Nurdin mendorong pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan bagi mahasiswa. Pergerakan orang dan barang yang terus meningkat di PLBN Terpadu merupakan indikator kemajuan ekonomi sekaligus peluang emas yang perlu dikelola secara optimal, khususnya di PLBN Motaain dan Motamasin yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di NTT serta pemasok utama kebutuhan Timor Leste.
"Masa depan Indonesia bukan hanya Jakarta. Masa depan Indonesia berada di garis batas wilayah negara. Seperti semboyan BNPP, Kita Jaga Wilayahnya, Kita Sejahterakan Rakyatnya," terang Nurdin.
Kelompok Ahli BNPP RI Hamidin menilai, pengelolaan perbatasan ke depan harus berorientasi pada penguatan ekonomi dan kerja sama bilateral. Ketegangan geopolitik dunia berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan politik global.
"Berbicara perbatasan masa depan tidak cukup hanya soal pertahanan dan keamanan. Itu penting, tetapi fokus utama adalah menghidupkan ekonomi dengan kerja sama yang setara," kata dia.
Hamidin menekankan pentingnya manajemen perbatasan berbasis teknologi, penguatan peran Border Liaison Officer (BLO), serta sinkronisasi antarlembaga agar pengelolaan perbatasan semakin efektif dan modern. Ia optimistis, dengan pengelolaan yang terintegrasi, kawasan perbatasan Indonesia dalam satu dekade ke depan akan menjadi kawasan yang maju dan tidak kalah dengan model pengelolaan perbatasan dunia.
"Pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat perbatasan yang semakin sejahtera," terang dia.
Erlan Wijatmoko mewakili Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12/Kostrad menjelaskan peran dan fungsi strategis sebagai garda terdepan di kawasan perbatasan.
"Tugas satgas pamtas tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga pada kegiatan teritorial untuk membantu masyarakat perbatasan sebagai wujud kehadiran negara," dia menandasi.
Pernyataan para narasumber disampaikan dalam acara BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Mahasiswa) di Politeknik Ben Mboi, Universitas Pertahanan RI, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini menjadi upaya strategis BNPP RI untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia dengan tema kompleksitas pengelolaan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
