Jakarta – Anggota DPR sekaligus Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menilai Polri kini memasuki fase kematangan pada usia 80 tahun. Menurut dia, peringatan delapan dekade perjalanan institusi kepolisian itu harus menjadi titik akselerasi transformasi agar Polri makin profesional, modern, humanis, dan dipercaya publik.
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 1 Juli 2026, Bamsoet mengatakan wajah ancaman keamanan negara sudah jauh berubah. Jika dulu tantangan Polri lebih banyak berkaitan dengan kejahatan konvensional, kini persoalan berkembang ke ranah yang lebih kompleks, mulai dari kejahatan siber, penipuan digital lintas negara, perdagangan orang, terorisme, pencucian uang, hingga tindak pidana yang memanfaatkan kecerdasan buatan.
“Usia 80 tahun merupakan fase kematangan institusi Polri,” kata Bamsoet.
Ia menilai, pada usia tersebut, pembenahan internal saja tidak cukup. Polri, kata dia, perlu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Bamsoet juga menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam penegakan hukum dan penjagaan stabilitas nasional. Karena itu, transformasi Polri Presisi harus dipercepat agar lembaga ini semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Ancaman keamanan nasional, lanjut Bamsoet, makin rumit seiring pesatnya digitalisasi. Berbagai modus kejahatan siber pun berkembang cepat, mulai dari pembobolan data, penipuan investasi daring, judi online, pencurian identitas digital, sampai pemanfaatan artificial intelligence untuk membuat konten palsu atau deepfake yang bisa memicu keresahan sosial.
Menurut dia, situasi tersebut menuntut Polri memperkuat kemampuan digital forensik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kerja sama internasional, serta mempercepat integrasi teknologi di sistem penegakan hukum.
Di sisi lain, pelayanan publik berbasis digital yang sudah hadir melalui beragam aplikasi kepolisian juga harus terus disempurnakan agar lebih mudah digunakan masyarakat.
“Ketika kejahatan memanfaatkan teknologi mutakhir, aparat penegak hukum juga harus memiliki kemampuan, perangkat, dan sistem yang lebih maju sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat,” ujar Bamsoet.
