Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan angka kekurangan rumah atau *backlog* perumahan di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data terbaru, 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah, sementara 26 juta keluarga lainnya tinggal di hunian yang tidak layak huni. Pernyataan ini AHY sampaikan dalam pemaparan capaian satu tahun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.
Untuk mengatasi persoalan serius ini, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional guna memastikan ketersediaan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat.
AHY mengklaim, sejumlah skema pembiayaan perumahan menunjukkan progres positif per 29 September 2025. Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah merealisasikan 200.809 unit rumah, mencapai sekitar 57 persen dari target 350.000 unit.
Selain itu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mencapai 23.420 unit, atau 52 persen dari target 45.073 unit. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 177.970 unit rumah.
AHY menjelaskan, persoalan perumahan tidak hanya sebatas ketersediaan unit rumah. Isu kebijakan tata ruang yang semakin kompleks, terutama di kawasan perkotaan padat penduduk, menjadi tantangan besar.
Pemerintah menghadapi dilema dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan perumahan dengan kepentingan lain seperti pertumbuhan industri dan ketahanan pangan. Banyak lahan produktif yang sebelumnya untuk pertanian dan perkebunan kini beralih fungsi menjadi kawasan industri dan permukiman. “Masalah mendasar adalah tata ruang, karena makin terbatasnya ruang, apalagi di perkotaan yang semakin padat,” tegas AHY.
