Jakarta – Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030 pada Muktamar X di Ancol, Minggu malam, 28 September 2025. Pemilihan ini menandai berakhirnya serangkaian sidang paripurna yang diwarnai perdebatan sengit dan kericuhan, bahkan diklaim bersaing dengan terpilihnya Muhammad Mardiono sehari sebelumnya.
Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar X PPP, Rusman Yakub, menjelaskan kronologi terpilihnya Agus Suparmanto. Penjelasan ini sekaligus membantah anggapan bahwa proses pemilihan tidak konstitusional.
Menurut Rusman, tarik-menarik kepemimpinan telah terjadi sejak sidang paripurna pertama. Forum memanas ketika Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, yang juga ketua tim pemenangan Muhammad Mardiono, memimpin sidang dan mengabaikan usulan peserta untuk menentukan pimpinan sidang.
“Ada interupsi agar pimpinan sidang ditentukan peserta, hal itu dihiraukan tanpa memberi kesempatan,” ujar Rusman. Peserta keberatan karena Amir berstatus sebagai ketua tim pemenangan salah satu calon.
Ketegangan memuncak saat Amir melontarkan pernyataan menantang, menegaskan bahwa keputusan tetap di tangannya meskipun DPW dan DPC hadir. Perkataan ini memicu protes hingga berujung ricuh. Amir dan pimpinan sidang lainnya pun meninggalkan ruangan.
Kursi pimpinan yang kosong lantas diambil alih oleh Steering Committee dan pengurus partai atas desakan muktamirin. Sidang kembali dilanjutkan dengan agenda pembahasan tata tertib dan jadwal acara.
Pada sidang paripurna kedua, forum menolak laporan pertanggungjawaban DPP PPP periode 2020–2025. Penolakan ini disepakati oleh empat zona Dewan Pimpinan Wilayah (DPW): Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan kawasan Timur Indonesia.
Sidang paripurna keempat menjadi momen krusial. Forum menyetujui perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, termasuk syarat calon ketua umum. Ketentuan baru ini langsung diterapkan untuk pemilihan periode tersebut.
Pembahasan tata tertib pemilihan dilakukan pada paripurna kelima. Pendaftaran calon ketua umum dibuka pada sidang pleno keenam.
Setelah verifikasi oleh pimpinan sidang, hanya Agus Suparmanto yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon ketua umum. “Hanya ada satu calon yang sah, yakni Haji Agus Suparmanto,” tegas Rusman.
Forum kemudian meminta pandangan dari perwakilan DPW dan DPC. Seluruh perwakilan menyatakan sepakat, sehingga Muktamirin akhirnya memutuskan secara aklamasi memilih Agus Suparmanto.
Rusman menegaskan, seluruh proses pemilihan Agus Suparmanto berlangsung konstitusional sesuai mekanisme muktamar, meskipun diwarnai kekisruhan di awal sidang. “Prosesnya konstitusional, mulai dari tata tertib, pembahasan AD/ART, hingga penetapan calon,” katanya.
Sebelumnya, Muhammad Mardiono juga diklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP dalam Muktamar yang sama pada Sabtu malam, 27 September 2025. Pimpinan sidang muktamar, Amir Uskara, pada saat itu menyatakan Mardiono terpilih secara aklamasi.
Muktamar merupakan forum tertinggi di PPP yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Agenda utamanya adalah menentukan ketua umum definitif serta kepengurusan partai periode 2025-2030, dan merumuskan arah kebijakan partai ke depan.
