Jakarta – Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan rampung pada pekan ini. Dokumen ini diharapkan dapat menekan insiden keracunan yang terjadi beberapa waktu belakangan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Ahad, 5 Oktober 2025.
Prasetyo menjelaskan, penyusunan Perpres ini memerlukan penyempurnaan karena melibatkan lintas kementerian. Aturan tersebut akan mengantisipasi kerentanan prosedur dalam pelaksanaan program sehingga menjadi landasan evaluasi dan perbaikan.
Meskipun Perpres belum disahkan, Prasetyo menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan dan tidak akan dihentikan. Menurutnya, kendala yang muncul bukan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.
Ia menambahkan, data menunjukkan insiden keracunan terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya, bukan karena ketiadaan Perpres. “Perpres ini hadir untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program makan bergizi gratis,” kata Prasetyo.
Senada dengan Prasetyo, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya juga memperkirakan Presiden Prabowo Subianto akan segera mengesahkan Perpres tersebut pada pekan ini.
Dadan menekankan, dukungan terhadap program MBG melalui Perpres sangat krusial. Sebab, pelaksanaan program tidak hanya menyangkut keamanan makanan dan sanitasi, tetapi juga penanganan korban dugaan keracunan hingga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar. Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Rabu, 1 Oktober 2025.
BGN mencatat sebanyak 6.517 penerima manfaat MBG mengalami keracunan sejak program diluncurkan Januari 2025 hingga 30 September 2025. Kasus keracunan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua bulan terakhir.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji kampanye dan program unggulan Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi pemilihan presiden 2024. Program ini menargetkan jangkauan 82,9 juta penerima manfaat, meliputi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
