Jakarta – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 28 September 2025, diwarnai kericuhan dan terpaksa ditutup lebih cepat dari jadwal semula. Muhammad Mardiono, yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP, mengklaim penutupan dini ini merupakan tindakan darurat demi “penyelamatan” partai di tengah situasi yang memanas.
Kondisi memanas sejak Mardiono, yang saat itu menjabat pelaksana tugas ketua umum, menyampaikan pidato sambutan. Peserta muktamar berulang kali menyorakinya dengan teriakan agar ia mundur dan seruan “Ketua baru, ketua baru!” Teriakan tersebut bahkan terus berlanjut setelah acara pembukaan selesai, saat Mardiono memberikan keterangan kepada media.
Keributan juga pecah ketika Mardiono menggelar sesi wawancara. Kader dari kubu yang berlawanan meneriakkan “Perubahan, perubahan!”, disusul adu mulut, saling dorong, hingga pelemparan botol air dan kursi. Situasi kian ricuh dengan respons sorakan dari kelompok pendukung Mardiono, memaksa petugas keamanan turun tangan melerai.
Mardiono menduga ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan kegaduhan. Ia mengklaim 80 persen pemilik suara muktamar telah menyetujui percepatan pelaksanaan acara. “Semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan,” ujarnya, menegaskan penutupan dini sebagai upaya penyelamatan.
Dalam pidatonya, Mardiono sempat meminta maaf di hadapan kader, menyinggung performa PPP dalam Pemilihan Umum 2024. Ia mengakui kegagalan partai berlogo Ka’bah lolos ke parlemen bukan semata-mata faktor eksternal, melainkan juga dipicu konflik internal yang telah lama melanda partai sejak berdiri tahun 1973.
Pada Pemilu 2024, PPP hanya memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87 persen dari total suara nasional. Angka ini tidak mampu menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen, memastikan kegagalan PPP lolos ke Senayan untuk pertama kalinya dalam sejarah partai tersebut.
Mardiono sendiri adalah petahana yang menjabat pelaksana tugas ketua umum sejak Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada September 2022. Ia ditunjuk menggantikan Suharso Monoarfa yang dicopot terkait kontroversi pidato soal amplop kiai.
Sebelum muktamar, juru bicara PPP Usman Muhammad Tokan alias Donnie Tokan sempat menyebut tiga nama kandidat pimpinan partai: Mardiono, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan eks Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan, Husnan Bey Fananie. Sekretaris Jenderal PPP Muhammad Arwani Thomafi sebelumnya juga menegaskan Dewan Pimpinan Pusat tidak akan ikut campur dalam pemilihan ketua umum, menekankan dukungan adalah hak setiap kader.
Di tengah kericuhan, Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi sempat meminta peserta muktamar menahan diri dan berperilaku sesuai ajaran agama Islam. “Perbedaan pendapat pasti ada dalam pemilihan ketua umum. Namun, bedanya ada yang mengedepankan kesantunan dan ada yang tidak,” katanya.
