Jakarta – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah memadati gerbang utama Gedung DPR RI pada Rabu, 17 September 2025. Dalam aksi memperingati Hari Perhubungan Nasional ini, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (Garda Indonesia) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang berpihak pada pengemudi serta menuntut keadilan bagi hasil dengan aplikator.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan aksi ini menjadi momentum krusial untuk menyuarakan persoalan yang membelit pengemudi ojek online. Ia memaparkan enam tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintah dan DPR.
Pertama, Garda Indonesia mendesak Rancangan Undang-Undang Transportasi Online segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026. Alternatifnya, Presiden diharapkan menerbitkan peraturan presiden sebagai landasan hukum yang jelas.
Tuntutan kedua adalah penurunan skema bagi hasil. Pengemudi meminta porsi aplikator dikurangi dari 20 persen menjadi 10 persen, guna meningkatkan pendapatan bersih mereka.
Asosiasi juga menuntut pemerintah segera mengatur tarif jasa antar makanan dan barang. Hingga kini, sektor ini belum memiliki regulasi resmi yang jelas, menyebabkan ketidakpastian bagi pengemudi.
Keempat, mereka mendesak audit investigatif terhadap potongan lima persen yang diberlakukan perusahaan aplikasi sejak 2022. Igun menyoroti kewajiban audit enam bulanan yang seharusnya dilaporkan kepada Kementerian Perhubungan.
Selain itu, Garda Indonesia menolak berbagai program perusahaan aplikasi yang dinilai merugikan pengemudi. Program-program seperti “aceng”, “slot”, “multi order”, dan “member berbayar” menjadi sasaran penolakan tegas.
Tuntutan terakhir adalah pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi Affan Kurniawan. “Kami meminta Kapolri mengusut kasus ini sampai tuntas,” tegas Igun.
Secara terpisah, Igun Wicaksono turut melontarkan kritik keras terhadap Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Ia menuding Menteri Dudy lebih cenderung mendukung perusahaan aplikasi transportasi online, bahkan disebut menjadi juru bicara aplikator untuk menolak aspirasi pengemudi ojol.
Garda Indonesia bahkan menduga telah terjadi “vendor driven policy” di Kementerian Perhubungan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan diduga kuat telah dikendalikan oleh kepentingan perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online.
Massa aksi yang hadir tidak hanya berasal dari wilayah Jabodetabek, melainkan juga dari berbagai daerah lain seperti Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Papua, menunjukkan skala luas dari permasalahan yang dihadapi.
Garda Indonesia berharap DPR RI segera menemui perwakilan pengemudi untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi mereka. Raden Igun Wicaksono menyatakan, aksi demonstrasi ini akan terus berlanjut setiap bulan jika pemerintah tidak memberikan tanggapan konkret terhadap tuntutan mereka.
“Jika ada sambutan yang baik, tentu kami akan mempertimbangkan kelanjutan aksi berikutnya,” imbuhnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan, massa mulai memadati gerbang utama DPR sekitar pukul 13.30 WIB. Meskipun demikian, kondisi Jalan Gatot Subroto terpantau ramai lancar tanpa penutupan. Sejumlah aparat keamanan, termasuk personel TNI, terlihat berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
