Jakarta – Tiga menteri Kabinet Prabowo Subianto yang tergabung dalam Komite Tapera 2024-2029 menggelar pertemuan penting di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pada Rabu (27/8/2025). Diskusi ini menghasilkan arahan strategis untuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera, dengan fokus pada peningkatan tata kelola dan efisiensi alokasi anggaran.
Para menteri yang hadir meliputi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Mereka didampingi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.
Usai pertemuan, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Menaker Yassierli memberikan masukan strategis mengenai data dan kinerja pengembangan marketing database yang perlu diperkuat. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menekankan agar pembangunan perumahan difokuskan di daerah-daerah strategis.
Area prioritas pembangunan meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sentra-sentra industri penting seperti Serang, Batang, Morowali, serta Gresik.
BP Tapera sendiri menerima instruksi untuk memperbaiki tata kelola secara menyeluruh. Perbaikan ini mencakup pembukaan dana, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur berbasis IT guna meningkatkan ekosistem pembiayaan perumahan.
Selain itu, BP Tapera juga diinstruksikan untuk meningkatkan kualitas research and development (penelitian dan pengembangan). Hal ini bertujuan agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan perumahan di masa depan dapat lebih efisien.
Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa Sri Mulyani berharap alokasi APBN dapat menghasilkan efisiensi yang lebih baik, namun dengan peningkatan leverage output. Heru juga melaporkan bahwa BP Tapera telah menyalurkan bantuan sekitar Rp 18,4 triliun untuk 161.500 unit rumah subsidi sejak 1 Januari 2025, yang merupakan 47 persen dari total dana Rp 35 triliun.
