JAKARTA, Gonesia.com – Dinamika kebijakan kepegawaian negara dan isu politik nasional mendominasi perhatian publik pada Sabtu, 12 September 2026, menyusul serangkaian perkembangan krusial yang terjadi sepanjang akhir pekan ini.
Aliansi Merah Putih (AMP) baru saja melangsungkan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah untuk membahas nasib para ASN PPPK dan PPPK paruh waktu.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya audiensi sebelumnya yang melibatkan pimpinan DPR RI serta Menteri Sekretaris Negara guna memperjuangkan aspirasi tenaga kerja honorer dan PPPK.
Di sisi lain, harapan bagi para guru PPPK usia lanjut mulai mencuat meski hingga saat ini belum ada regulasi teknis yang mengatur pengangkatan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pemerintah memang belum menerbitkan aturan mengenai pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, namun para pendidik diimbau untuk tidak cepat berputus asa.
Sebagai referensi, terdapat ketentuan dalam regulasi pengangkatan dosen PPPK menjadi PNS yang kini mulai dipelajari sebagai acuan bagi sektor tenaga pendidik lainnya.
Sementara itu, suhu politik di Bandung memanas setelah mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam BEM SI Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gawat Darurat’ pada Jumat (11/9).
Para demonstran yang berkumpul di kawasan kampus ITB tersebut secara tegas mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program terkait lainnya.
Bergeser ke ranah politik nasional, manuver kubu Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau yang kerap disebut sebagai poros Solo diprediksi akan mengalami hambatan signifikan menuju Pemilihan Presiden 2029.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam keterangannya kepada JPNN.com menyebutkan bahwa posisi PSI menjadi faktor penentu utama pergerakan politik kelompok tersebut.
“Selama PSI masih di bawah ambang batas parlemen, maka Jokowi tidak akan banyak lakukan manuver,” ujar Dedi melalui layanan pesan pada Jumat (11/9).
Ia menambahkan, kondisi PSI yang saat ini berada di bawah ambang batas parlemen empat persen membuat ruang gerak politik poros Solo menjadi sangat terbatas dan cenderung pasif.
Perkembangan hukum juga turut menjadi sorotan utama dalam persidangan tindak pidana korupsi kuota haji di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sebuah video pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo dari tahun 2023 kembali diputar di ruang sidang pada Kamis (10/9/2026).
Pemutaran bukti video tersebut dilakukan tak lama setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo memberikan kesaksiannya.
Ia memberikan keterangan mengenai proses awal mula Indonesia menerima tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2024.
Kesaksian dan bukti video tersebut menjadi bagian dari upaya pengadilan dalam mengungkap fakta hukum terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji tersebut.
