Jakarta, Gonesia.com – Pemerintah didesak untuk segera melakukan perombakan total pada skema penyaluran bantuan sosial dari bentuk barang menjadi bantuan tunai guna memitigasi risiko politisasi bantuan dan meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar mengungkapkan bahwa distribusi beras dan sembako selama ini terbukti tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Ia menilai praktik pemberian bantuan berupa barang sering kali disalahgunakan oleh pihak tertentu sebagai instrumen politik untuk membangun citra diri di mata masyarakat.
“Intervensi sembako, beras, itu gimik politisi. Hentikan saja bantuan sosial yang aneh-aneh itu,” kata Media dalam diskusi Metodologi Desil di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat (11/9).
Media menekankan bahwa bantuan dalam bentuk uang tunai jauh lebih relevan untuk menjawab akar permasalahan masyarakat yang kekurangan pendapatan.
Ia mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai model bantuan berbasis uang tunai yang terbukti memiliki dampak paling kuat dibandingkan skema lainnya.
“Lapisan pertama, orang miskin karena tidak punya uang. Intervensinya tambahkan uang, seperti Conditional Cash Transfer (PKH). PKH adalah program paling kuat dampaknya,” ujarnya.
Kendati demikian, efektivitas kebijakan tersebut dinilai masih sangat bergantung pada akurasi dan kualitas data penerima yang dimiliki pemerintah saat ini.
Ia secara khusus menyoroti kelemahan penggunaan metode Proxy Means Testing (PMT) yang selama ini menjadi acuan utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.
Meskipun metode tersebut lazim digunakan di berbagai negara, dia menegaskan bahwa secanggih apa pun perangkat statistik yang dipakai tidak akan membuahkan hasil optimal jika data dasarnya sejak awal sudah keliru.
“Kalau datanya sudah tidak betul dari awal, mau pakai regresi atau machine learning apapun pasti bermasalah,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk beralih menggunakan data pendapatan dan pengeluaran yang lebih aktual serta mencerminkan kondisi lapangan.
Pemerintah disarankan mulai memperhitungkan disposable income atau pendapatan riil yang tersisa setelah dikurangi kewajiban utang dan biaya hidup pokok lainnya.
“Kami butuh data pendapatan dan pengeluaran yang lebih real. Kita butuh disposable income, pendapatan tersisa setelah utang dikeluarkan,” tambahnya.
Menurutnya, banyak warga yang secara sekilas tampak mampu, namun sebenarnya terjerat dalam tekanan ekonomi berat akibat biaya pendidikan, kesehatan, hingga utang pinjaman daring.
Oleh karena itu, diperlukan basis data komprehensif yang mampu memetakan pendapatan, pengeluaran, utang, hingga aset yang dimiliki oleh setiap rumah tangga.
Ia mengusulkan pembangunan sistem yang mampu mencatat proyeksi aset masyarakat secara menyeluruh demi menciptakan kebijakan pajak dan bantuan yang lebih adil.
“Kalau aset saya di bawah garis kemiskinan, otomatis saya dikasih uang (tax benefit). Kalau tiba-tiba saya dapat warisan jadi kaya, saya bayar pajak,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada perdebatan metodologi teoretis semata yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah.
“Jangan anggaran kita digunakan untuk hal yang sifatnya metodologis teoritis saja,” tegasnya.
Pemerintah juga diminta untuk bersikap jujur mengenai kelemahan dalam pendataan dan penanganan kemiskinan selama ini.
“Kita tidak boleh jadi negara yang denial. Ciri negara miskin adalah negara yang tidak mengakui penduduknya miskin. Mari kita akui saja kelemahan ini,” pungkasnya.
