Washington, Gonesia.com – Amerika Serikat secara resmi memberlakukan blokade maritim terhadap seluruh wilayah perairan Iran dan menerapkan tarif 20 persen bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Kebijakan drastis ini diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump di tengah eskalasi militer yang telah memasuki malam ketiga berturut-turut.
Langkah tersebut sekaligus membatalkan posisi diplomatik Washington sebelumnya yang selama ini bersikeras mempertahankan Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional bebas biaya.
Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa operasi militer yang sedang berlangsung bertujuan menekan kemampuan militer Teheran dalam melancarkan serangan.
“Serangan-serangan ini akan terus memberikan kerugian besar bagi pasukan Iran dan mengurangi kemampuan mereka untuk menyerang warga sipil yang tidak bersalah serta kapal-kapal komersial di Selat Hormuz,” tulis pernyataan resmi badan tersebut.
Operasi ini dipastikan akan berlanjut dalam waktu dekat sesuai dengan strategi pertahanan yang disusun oleh Gedung Putih.
Dalam sebuah wawancara dengan pembawa acara radio Hugh Hewitt, dia menegaskan intensitas serangan tidak akan mereda.
“Kami akan menghantam mereka dengan sangat keras malam ini dan kami akan menghantam mereka lagi besok. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya,” ujarnya.
Dia juga melontarkan sindiran tajam terhadap kapabilitas pertahanan Teheran.
“Mereka tidak punya apa-apa. Yang mereka miliki hanya omongan besar,” lanjutnya.
Situasi di lapangan semakin memanas setelah dua kapal tanker milik Uni Emirat Arab dilaporkan terkena rudal jelajah Iran di perairan Oman.
Insiden tersebut menelan korban jiwa seorang awak kapal asal India dan melukai delapan orang lainnya.
Dampak ekonomi dari konflik ini segera terasa di pasar global dengan lonjakan harga minyak mentah Brent sebesar 7,8 persen menjadi USD 81,92 per barel.
Terkait kebijakan tarif, dia berargumen bahwa Amerika Serikat berhak mengelola jalur tersebut sebagai kompensasi atas peran keamanan yang dijalankan.
Dalam wawancara dengan Fox News, dia menyebut bahwa Washington seharusnya memperoleh keuntungan ekonomi dari kendali atas lalu lintas selat tersebut.
“Kami akan menjaga selat itu, dan kemungkinan besar kami akan mengelolanya,” ungkapnya.
Rencana ini menuai kritik tajam karena dianggap melanggar norma hukum internasional yang berlaku.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan bahwa tidak ada negara yang diizinkan mengenakan tarif atau biaya di jalur perairan internasional.
Organisasi Maritim Internasional (IMO) juga menyatakan tidak ada dasar hukum internasional yang memungkinkan pemberlakuan biaya wajib bagi kapal yang melintas.
Di pihak lain, Teheran merespons kebijakan ini dengan kecaman keras melalui juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Hossein Mohebi.
Dia menuduh Amerika Serikat telah secara serius membahayakan keamanan pasokan minyak dan gas dunia.
Negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, turut menegaskan bahwa era kesepakatan sepihak sudah berakhir.
“Era kesepakatan sepihak telah berakhir. Kami sudah memperingatkan: tepati janji atau bersiap menanggung akibatnya,” tulisnya di media sosial.
Kondisi ini membuat kesepakatan sementara yang sempat dirancang untuk membuka jalan perundingan damai kini berada di ambang keruntuhan total.
Pemerintahan Trump juga telah mengirim pemberitahuan resmi kepada Kongres terkait penggunaan kekuatan militer yang dimulai sejak 7 Juli.
Langkah ini memicu perdebatan konstitusional mengenai batasan wewenang eksekutif dalam menyatakan perang tanpa persetujuan legislatif.
Ketegangan di Timur Tengah kini diprediksi akan terus memberikan tekanan pada inflasi global menjelang pemilihan umum Kongres Amerika Serikat pada November mendatang.
