Jakarta, Fenesia.com — Keputusan pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan delegasi resmi ke upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran menuai kritik tajam dari diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.
Langkah absennya perwakilan pemerintah dalam prosesi tersebut dinilai mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi nasional.
Kritik tersebut muncul di tengah sorotan dunia internasional terhadap sikap Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang tampak mengambil jarak dari peristiwa sensitif di Iran.
“Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yang terbunuh dalam serangan militer ilegal,” tulis beliau dalam pernyataan resmi di akun media sosial X.
Beliau menyoroti adanya kesan bahwa Jakarta mulai bersikap sungkan atau bahkan ketakutan terhadap tekanan Amerika Serikat dalam merespons konflik tersebut.
Kekhawatiran akan lunturnya kemandirian politik luar negeri menjadi poin utama yang dipertanyakan oleh mantan diplomat tersebut.
Beliau mempertanyakan apakah ketakutan telah menjadi faktor baru yang mendikte arah kebijakan luar negeri Indonesia di panggung global.
Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa pihak Iran sebenarnya telah berupaya melakukan komunikasi diplomatik melalui berbagai jalur untuk mengundang delegasi Indonesia.
Namun, komunikasi tersebut dilaporkan macet dan tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari otoritas di Jakarta.
Akibatnya, Indonesia hanya hadir diwakili oleh Duta Besar RI untuk Iran yang berkedudukan di Teheran.
Teheran disebut-sebut menganggap ketidakhadiran delegasi tingkat tinggi sebagai sikap menyepelekan undangan negara tersebut.
Bahkan, sikap tersebut dinilai oleh pihak Iran sebagai sebuah tamparan diplomatik yang cukup menyakitkan bagi hubungan kedua negara.
Kontras dengan Indonesia, sejumlah negara besar seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, hingga Rusia justru mengirimkan perwakilan setingkat menteri untuk menghadiri prosesi tersebut.
Bahkan, Pakistan dilaporkan mengirimkan Presidennya langsung sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang Ayatollah Khamenei.
Beliau menyindir bahwa Malaysia bahkan tampak lebih menunjukkan sikap bebas aktif dibandingkan dengan posisi yang diambil oleh Indonesia saat ini.
Selain masalah keberanian politik, beliau juga menyoroti potensi kelemahan dalam tata kelola manajemen sistem pengambilan keputusan di pemerintahan Indonesia.
Surat undangan diplomatik yang seharusnya ditindaklanjuti secara cepat justru terhambat di berbagai meja birokrasi tanpa adanya keberanian dari pejabat terkait untuk mengambil keputusan strategis.
Beliau menyayangkan kesempatan emas untuk mengirimkan Wakil Menteri Luar Negeri yang membidangi urusan dunia Islam, Anis Matta, yang justru sedang melakukan kunjungan rutin ke Asia Tengah.
Padahal, kehadiran delegasi resmi seharusnya menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara Indonesia dan Iran yang selama ini terjaga dengan baik.
Tindakan tersebut juga dipandang sebagai momentum strategis untuk menegaskan bahwa pembunuhan terhadap tokoh tersebut merupakan tindakan ilegal yang melanggar norma internasional.
Beliau menekankan bahwa diplomasi Indonesia seharusnya berbasis pada prinsip yang kokoh, bukan sekadar diplomasi yang didasarkan pada rasa sungkan atau takut kepada pihak tertentu.
Indonesia diingatkan untuk tidak sekadar lantang menyuarakan prinsip bebas aktif dalam forum pidato, namun harus mampu membuktikannya dalam tindakan nyata pada situasi krisis yang sensitif.
“Please remember: bebas aktif adalah diplomasi berprinsip, bukan diplomasi sungkan,” pungkas beliau.
