Yogyakarta – Insiden pembubaran paksa dialog antara pemerintah dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) oleh sekelompok mahasiswa memicu sorotan tajam dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari.
Peristiwa tersebut dinilai sebagai bentuk anomali dalam iklim demokrasi kampus yang semestinya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan ruang dialektika intelektual.
Qodari mengungkapkan bahwa diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat negara tersebut sebenarnya berjalan kondusif sejak awal.
Forum yang melibatkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko itu telah berlangsung selama 45 menit sebelum akhirnya dihentikan secara sepihak oleh sekelompok mahasiswa di lokasi.
“Sebetulnya sebelum pembubaran itu saya mendapat informasi bahwa kegiatan sudah berjalan dengan baik dan lancar selama kurang lebih 45 menit. Tapi kemudian tiba-tiba muncul sekelompok orang, mahasiswa yang membubarkan acara itu, termasuk juga dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Nah ini sebetulnya anomali,” ujar Qodari dalam keterangannya, Kamis (18/6).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa agenda diskusi tersebut bukanlah kegiatan mendadak. Seluruh persiapan, termasuk perizinan administratif, telah diselesaikan jauh hari sebelumnya.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan serupa di berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia sebelumnya menjadi bukti bahwa dialog antara pemerintah dan akademisi merupakan mekanisme yang lazim dilakukan untuk menjembatani aspirasi masyarakat.
Menurut Qodari, tindakan pembubaran tersebut mencederai esensi perguruan tinggi sebagai wadah persemaian ide dan gagasan.
Ia menekankan bahwa lingkungan kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap individu dengan latar belakang pemikiran yang berbeda untuk bertemu dan saling bertukar perspektif.
Demokrasi, sambungnya, menuntut adanya mekanisme penyelesaian perbedaan melalui koridor diskusi yang sehat, bukan melalui tindakan represif yang membatasi hak pihak lain.
Dalam pandangannya, perbedaan pandangan politik atau ideologis tidak sepatutnya diselesaikan dengan cara membubarkan forum.
Qodari justru menyarankan agar pihak yang tidak sependapat menempuh jalur yang lebih elegan dan demokratis, yakni dengan menginisiasi forum tandingan untuk mengadu gagasan secara objektif.
“Nah kalau misalnya tidak setuju dengan satu forum, idealnya bikin forum yang lain. Jadi forum itu dilawan dengan forum, bukan dengan dibubarkan. Kita harus akui bahwa dalam masyarakat itu ada berbagai macam kelompok aspirasi dan kelompok pemikiran. Supaya pemerintahan bisa berjalan dan masyarakat bisa berjalan, harus ada mekanisme untuk mempertemukan berbagai macam perbedaan pendapat,” tegasnya.
Peristiwa ini kini menjadi catatan kritis bagi dinamika kebebasan akademik di Indonesia, di mana batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan intoleransi dalam berpendapat menjadi sorotan utama bagi seluruh civitas akademika di tanah air.
