JAKARTA – Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) per 1 Juni 2026. Kebijakan ini menyasar tiga komoditas strategis, yakni batu bara, paduan besi (ferro alloy), dan kelapa sawit.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya masih terus menghitung potensi penerimaan negara yang akan dihasilkan dari kebijakan baru ini. Mengingat kebijakan tersebut baru diterapkan, pemerintah belum dapat memastikan angka pasti dampak ekonominya.
“Sudah dihitung, tapi belum ketemu angkanya. Kami masih terus melakukan kalkulasi karena ini baru pertama kali dijalankan, jadi kami belum bisa melihat dampaknya secara pasti,” ujar Purbaya dalam konferensi pers persiapan operasional PT DSI di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan untuk memantau perkembangan dan dampak kebijakan ini terhadap kas negara. Ia memperkirakan angka yang lebih konkret baru akan dipublikasikan setelah masa evaluasi kuartal pertama selesai.
PT DSI sendiri telah ditetapkan sebagai BUMN pengekspor tunggal untuk komoditas SDA strategis. Langkah ini diambil pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor serta meminimalisir praktik kecurangan seperti *under-invoicing* (pelaporan harga di bawah nilai pasar) dan *transfer pricing*.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa ketiga komoditas tersebut merupakan tulang punggung surplus neraca perdagangan Indonesia. Sepanjang tahun 2025, total nilai ekspor dari ketiga komoditas ini mencapai US$ 66,13 miliar atau berkontribusi sebesar 23,4 persen terhadap total ekspor nasional.
“Ketiga komoditas ini menjadi penopang surplus neraca perdagangan yang telah terjadi selama 71 bulan berturut-turut,” kata Airlangga.
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, rincian nilai ekspor tahun 2025 meliputi batu bara sebesar US$ 24,48 miliar, minyak sawit mentah (CPO) sebesar US$ 24,42 miliar, serta ferro alloy senilai US$ 16,49 miliar.
