Jakarta – Tekanan fiskal dan pelebaran defisit transaksi berjalan menjadi perhatian serius di tengah kondisi ekonomi nasional yang disebut belum stabil. Pada kuartal I-2026, defisit transaksi berjalan Indonesia tercatat sebesar 4,01 miliar dolar AS atau sekitar Rp64 triliun, setara 1,09 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih lebar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 0,15 miliar dolar AS.
Di sisi lain, beban utang pemerintah juga terus membesar. Dari total warisan utang yang ada, kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo pada periode 2025-2029 diperkirakan mencapai sekitar Rp3.748 triliun. Berdasarkan data terbaru per Mei 2026, total utang Indonesia disebut telah menembus Rp10.000 triliun.
Kondisi tersebut dipandang sebagai sinyal yang harus dibaca hati-hati, baik oleh publik dalam negeri maupun komunitas internasional. Pelebaran defisit dan meningkatnya beban utang dinilai menjadi salah satu faktor yang ikut menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sekaligus membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak melemah.
Dalam situasi itu, Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar meminta seluruh komponen bangsa, terutama aparatur negara, memahami bahwa Indonesia bukan negara kaya. Karena itu, penggunaan seluruh sumber daya keuangan negara diminta direncanakan secara hemat, efisien, dan efektif.
Seluruh belanja negara juga diharapkan disusun secara rasional dengan mengutamakan manfaat jangka panjang bagi bangsa dan negara. Presiden Prabowo dikatakan perlu mendorong para menteri untuk bersikap rendah hati, mengakui berbagai persoalan yang masih dihadapi negara, serta terbuka terhadap kritik dan masukan dari mana pun.
Ia juga diminta mengajak seluruh komponen bangsa berpartisipasi aktif, menerima saran terbaik, dan menerapkannya secara terbuka kepada masyarakat. Presiden Prabowo disebut perlu belajar dari sejarah dunia dan pengalaman para pemimpin negara lain agar langkah kebijakan lebih berhati-hati.
Atas dasar itu, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas diminta menyusun seluruh program pembangunan beserta pembiayaannya dengan sangat cermat. Jika diperlukan, beberapa program disebut bisa ditunda atau dikurangi sementara sambil menunggu kondisi ekonomi nasional dan situasi global membaik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disarankan sementara difokuskan bagi masyarakat yang benar-benar sangat miskin di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo diminta meminta Ketua Badan Gizi Nasional mengembalikan pola pelaksanaan MBG seperti masa uji coba awal selama tiga bulan di Sukabumi, dengan mengutamakan sumber pangan dari wilayah masing-masing dan melibatkan masyarakat setempat.
Langkah itu dinilai dapat mendorong ekonomi kerakyatan di berbagai daerah, sesuai dengan misi yang sejak awal digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Sejalan dengan itu, seluruh menteri terkait dan aparat penegak hukum diminta melakukan pengawasan penuh serta menindak langsung setiap penyelewengan, mismanajemen, korupsi, kolusi, dan manipulasi dalam pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.
Arahan serupa dinilai perlu diterapkan pada seluruh program pemerintah lainnya, mengingat kondisi ekonomi nasional maupun global sedang tidak menguntungkan. Di bagian akhir, disampaikan doa agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto.
