KULON PROGO – Kementerian Pariwisata dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga akhir Mei 2026, sinergi ini telah berhasil menerbitkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, meninjau langsung penyerahan sertifikasi halal tersebut di Desa Wisata Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada Minggu (31/5/2026). Ia menekankan bahwa program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pariwisata berkualitas yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.
Program kolaborasi ini dimulai sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata. Berkat dampak positif yang signifikan, pemerintah memperluas jangkauan program ini ke lebih banyak destinasi wisata. Khusus di Desa Wisata Jatimulyo, sebanyak 123 pelaku usaha telah berhasil mengantongi sertifikasi untuk 139 produk UMKM per 30 Mei 2026.
Menurut Widiyanti, sertifikat halal bukan sekadar kewajiban administratif. Kepemilikan sertifikat tersebut merupakan strategi penting untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan, menjamin kualitas produk, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.
“Sinergi lintas sektor ini akan terus kami perkuat agar desa wisata di Indonesia memiliki daya saing tinggi dan mampu memberikan manfaat kesejahteraan nyata bagi masyarakat,” ujar Widiyanti.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyambut baik inisiatif ini. Ia meyakini bahwa label halal akan meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap keamanan dan kualitas kuliner yang disajikan di destinasi wisata.
“Kehadiran sertifikat halal ini akan memperkuat kepercayaan wisatawan, yang nantinya berdampak pada peningkatan kunjungan ke berbagai destinasi wisata di Kulon Progo maupun DIY,” pungkas Agung.
