Lombok Utara – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dipacu agar bisa mulai digunakan pada tahun ajaran 2026/2027. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, proyek itu menjadi salah satu prioritas karena dianggap paling siap dibanding lokasi lain di NTB.
Dody mengatakan, lokasi di Lombok Utara memiliki lahan yang sudah tersedia dan pekerjaan fisiknya juga menunjukkan kemajuan lebih baik. Karena itu, ia meminta pengerjaan tidak melambat dan sekolah segera dibuat fungsional agar bisa segera menampung peserta didik.
“Ini akan jadi tumpuan Sekolah Rakyat di NTB. Yang lain masih menghadapi berbagai kendala kesiapan lahan dan akses. Karena itu saya minta progres di sini terus dipercepat agar minimal dapat fungsional sehingga adik-adik kita sudah bisa mulai sekolah di sini,” ujar Dody, dikutip Sabtu, 30 Mei 2026.
Dalam peninjauan itu, Dody juga mengaku kaget dengan lonjakan progres pembangunan dalam beberapa pekan terakhir. Per Jumat, capaian fisik proyek tersebut telah berada di angka 45,42 persen.
“Bagus, keren. Progresnya melesat. Saya surprise, nggak ngira secepat ini. Ini sesuai komitmen penyedia jasa dan support dari TNI serta teman-teman di lapangan,” ucapnya.
Ia menilai dukungan TNI sangat membantu, terutama lewat penambahan personel dan penguatan koordinasi di lapangan. Menurut Dody, keberhasilan proyek strategis ini memang membutuhkan kerja bersama banyak pihak.
“Saya berterima kasih atas dukungan TNI dan seluruh pihak yang terus bekerja keras di lapangan. Semangat gotong royong seperti ini yang dibutuhkan agar target penyelesaian dapat tercapai,” katanya.
Sekolah Rakyat Provinsi NTB berdiri di atas lahan seluas 6,71 hektare dengan total luas bangunan mencapai 28.445,78 meter persegi. Kompleks ini akan dilengkapi fasilitas SD, SMP, SMA, asrama untuk siswa dan guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, lapangan olahraga, serta sarana pendukung lainnya.
Proyek senilai Rp241,97 miliar yang bersumber dari APBN tersebut dikebut melalui berbagai langkah percepatan. Di antaranya penambahan alat berat, penambahan tenaga kerja, penerapan sistem kerja dua hingga tiga shift, percepatan pengadaan material, hingga penyesuaian metode konstruksi agar pekerjaan lebih efisien.
