Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, memperingatkan pemerintah agar tidak terlalu jauh menyerahkan kendali ekspor kepada negara. Ia menilai pola yang terlalu terpusat justru berisiko memunculkan masalah besar, bahkan bisa berujung pada kegagalan ekonomi seperti yang pernah dialami Venezuela.
Firman menyebut contoh Venezuela sebagai peringatan keras. “Ada juga yang gagal, yang gagal Venezuela. Itu gagal total, ekonominya berantakan,” ujarnya kepada RMOL, dikutip Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut dia, niat pemerintah untuk memperketat pengawasan ekspor, termasuk mencegah praktik under invoicing, memang patut diapresiasi. Namun, langkah yang lebih tepat bukan mengambil alih seluruh mekanisme ekspor, melainkan memperkuat fungsi pengawasan yang ada.
“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu,” kata Firman.
Ia menilai sektor swasta tetap harus diberi ruang besar dalam perekonomian nasional. Alasannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mungkin hanya ditopang postur APBN. Investasi dan pelaku usaha, kata dia, menjadi penopang penting bagi laju ekonomi.
Firman pun mengkhawatirkan kebijakan yang terlalu menekan dunia usaha justru memicu capital flight atau perpindahan modal ke negara lain. Jika itu terjadi, sektor-sektor strategis seperti sawit, pertambangan, serta minyak dan gas bisa ikut terdampak.
Di sisi lain, Firman menilai Indonesia memang perlu belajar dari negara lain dalam mengelola ekspor komoditas strategis. Chile, menurut dia, menjadi contoh negara yang relatif berhasil menjalankan kebijakan ekspor terpusat lewat perusahaan negara. Meski begitu, ia menegaskan kondisi Chile tidak bisa disamakan dengan Indonesia yang memiliki struktur ekonomi jauh lebih kompleks.
Firman juga mengingatkan pemerintah agar menjaga keseimbangan dalam merumuskan kebijakan. Perlindungan terhadap petani, stabilitas harga pangan, dan keberlangsungan dunia usaha harus berjalan beriringan agar iklim investasi tidak diliputi ketidakpastian.
