Padang – Antrean panjang BBM di sejumlah SPBU di Sumatera Barat dalam sepekan terakhir dinilai Gubernur Mahyeldi Ansharullah sebagai dampak dari kuota yang ditetapkan pemerintah pusat dan dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan riil daerah.
Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar sudah bergerak dengan meminta Dinas ESDM melakukan evaluasi bersama Pertamina. Di saat yang sama, pemerintah provinsi juga telah mengirimkan surat resmi ke pusat untuk meminta tambahan kuota BBM.
“Sudah diperintahkan Dinas ESDM untuk rapat dengan Pertamina dan evaluasi. Kemudian sudah buat surat untuk tambahan kuota untuk Sumbar,” ujar Mahyeldi.
Ia menilai persoalan ini tidak lepas dari mekanisme penetapan kuota oleh BPH Migas yang menurutnya belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah.
Akibatnya, kebutuhan konsumsi BBM di Sumbar tidak tertampung secara tepat dalam keputusan akhir.
“Barangkali keputusan pusat itu dalam menetapkan kuota tanpa membicarakan dengan pemerintah provinsi. Kita sudah usulkan, tapi rata-rata ditetapkan masih di bawah usulan kita. Inilah akibatnya,” kata dia.
Mahyeldi juga menyoroti karakter Sumbar sebagai daerah tujuan wisata. Mobilitas warga luar daerah yang datang ke provinsi itu ikut mendorong naiknya konsumsi BBM di lapangan.
“Sumbar memang daerah wisata. Yang mengonsumsi BBM bukan hanya orang Sumbar, tapi juga orang yang berkunjung ke Sumbar,” ujarnya.
Selain mendesak penambahan kuota, Mahyeldi menekankan perlunya pengawasan distribusi BBM yang lebih ketat di SPBU.
Langkah ini, menurut dia, penting untuk mencegah penyalahgunaan dan praktik curang dalam penyaluran.
Ia meminta Pertamina bekerja sama dengan kepolisian melakukan pengawasan di lapangan.
Jika ada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, Mahyeldi menegaskan sanksi tegas perlu dijatuhkan sampai pada penutupan.
“Kita minta Pertamina bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan di SPBU. Jika ada SPBU yang bermain, agar diberikan sanksi penutupan,” kata Mahyeldi.
