Jakarta – Pembangunan besar-besaran di Papua dinilai menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi berbagai narasi negatif yang terus berkembang tentang wilayah timur Indonesia itu. Dalam pandangan Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting, perhatian pemerintah terhadap Papua terlihat dari alokasi anggaran jumbo yang telah mengalir selama lebih dari dua dekade.
Ginting menilai, di satu sisi pemerintah terus menegaskan komitmennya lewat pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Namun, di saat bersamaan, ia melihat masih ada narasi yang kerap menggambarkan Papua secara negatif dan mengabaikan kerja negara di lapangan.
“Namun di sisi lain, narasi negatif mengenai Papua tetap berkembang,” ujar Ginting, dikutip Selasa 19 Mei 2026.
Menurut dia, persoalan Papua tak bisa dipersempit hanya pada isu keamanan. Ia menyebut, dari sudut pandang politik nasional, Papua juga menyangkut legitimasi negara.
“Dalam perspektif politik nasional, Papua bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan legitimasi negara,” katanya.
Karena itu, pembangunan di Papua disebutnya sebagai bagian dari strategi geopolitik nasional agar kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan kawasan strategis.
Data pemerintah menunjukkan, sepanjang 2002 hingga 2026, total dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Papua mencapai sekitar Rp192,55 triliun. Ginting menyebut angka itu memperlihatkan besarnya perhatian negara terhadap Papua.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, bandara, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan pembukaan akses ke wilayah terpencil.
Ia menambahkan, keberadaan Jalan Trans Papua, bandara perintis, fasilitas kesehatan, sekolah, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa negara tidak meninggalkan Papua.
