Padang – Anies Baswedan dinilai sejak lama memahami bahwa perpindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum sepenuhnya berjalan secara regulatif. Pandangan itu, menurut pengamat politik Adi Prayitno, juga menjelaskan konsistensi sikap Anies yang kerap kritis terhadap proyek IKN.
Adi mengatakan, keyakinan tersebut menunjukkan Anies tidak memandang Jakarta sudah kehilangan status ibu kota secara penuh. “Keyakinan Anies itu menebalkan pandangan bahwa sejak dulu Anies memahami regulasi bahwa ibu kota Indonesia masih di Jakarta,” ujar Adi melalui kanal YouTube, Senin, 18 Mei 2026.
Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai, publik kemudian mengaitkan pernyataan Anies dengan sikap politiknya saat Pilpres 2024. Ketika itu, Anies bersama kekuatan politik di Koalisi Perubahan kerap menempatkan IKN sebagai isu yang dikritik.
Menurut Adi, perbedaan pandangan Anies terhadap pemerataan pembangunan sudah terlihat sejak awal. Dalam pandangannya saat kontestasi pilpres, membangun kota baru di tengah kawasan hutan bukan jawaban utama untuk mengurangi ketimpangan antardaerah.
“Kalau tujuannya pemerataan pembangunan, bukan dengan membangun kota baru,” kata Adi menirukan pandangan Anies kala itu.
Ia menjelaskan, Anies lebih cenderung mendorong penguatan kota-kota kecil di berbagai daerah. Kota-kota itu, kata dia, semestinya diperkuat lewat infrastruktur, kebijakan, dan stimulus pembangunan agar bertumbuh menjadi kota menengah bahkan kota besar.
Adi juga menyoroti perubahan sikap sejumlah partai politik yang dulu berseberangan dengan pembangunan IKN, tetapi kini mulai melunak setelah masuk atau mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyebut, bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa ke koalisi pemerintahan otomatis membuat partai tersebut ikut mendukung kebijakan pemerintah, termasuk proyek IKN. Sementara itu, sikap resmi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem dinilai belum sepenuhnya tergambar, meski keduanya telah menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan saat ini.
“Secara substantif dan politik PKS dan NasDem menyatakan siap mendukung pemerintahan hari ini,” ucapnya.
Adi menilai, perubahan itu memperlihatkan betapa cairnya peta politik nasional. Lawan politik di masa lalu, menurut dia, bisa dengan cepat berubah menjadi mitra dalam pemerintahan.
