Jakarta – Surat terbuka kamar dagang investor China di Indonesia memicu sorotan internasional setelah memuat keluhan serius tentang iklim usaha di Tanah Air. Para investor yang tergabung dalam Kamar Dagang China di Indonesia atau CCCI menyatakan khawatir terhadap ketidakpastian regulasi, penegakan aturan yang dianggap terlalu keras, hingga dugaan pemerasan oleh oknum pejabat.
Kekhawatiran itu mereka sampaikan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, CCCI menilai sederet persoalan itu telah mengganggu kelancaran bisnis sekaligus menggerus kepercayaan jangka panjang perusahaan-perusahaan asal China yang menanam modal di Indonesia.
Isu paling menonjol muncul di sektor hilirisasi nikel, bidang yang selama ini banyak ditopang investor China. Para pelaku usaha menyoroti kenaikan tarif royalti serta perubahan mendadak rumus harga bijih nikel. Mereka mengeklaim kebijakan itu membuat biaya operasional smelter melonjak hingga 200 persen.
Di sisi lain, pemangkasan kuota penambangan bijih nikel atau RKAB juga ikut menjadi perhatian. Kuota tahun ini disebut menyusut hingga sekitar 30 juta ton, sementara pada sejumlah tambang besar pengurangannya mencapai lebih dari 70 persen. Menurut investor, kondisi tersebut berpotensi mengganggu keberlanjutan pengembangan industri hilir nikel di Indonesia.
Presiden Prabowo menanggapi keluhan itu dengan mengakui bahwa birokrasi dan pungutan liar masih menjadi masalah dalam proses perizinan. Ia menyebut ada pejabat yang memanfaatkan aturan untuk kepentingan pribadi dengan meminta komisi kepada pelaku usaha agar izin lebih cepat terbit.
“Peraturan cenderung menjadi inisiatif birokrat, terus terang, untuk mencari peluang. Beberapa akan meminta komisi, meminta uang untuk mempercepat penerbitan izin,” kata Prabowo.
Pemerintah, lanjut Prabowo, kini menyiapkan satuan tugas khusus deregulasi. Tim ini disiapkan untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini banyak dikeluhkan investor.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan ekonominya sendiri. Ia bahkan mengatakan pemerintah tidak akan menahan jika ada perusahaan asing yang memilih hengkang dari Indonesia.
Meski begitu, pemerintah tetap meninjau sejumlah kebijakan, termasuk rencana kenaikan royalti mineral dan kemungkinan pemberian pengecualian tertentu.
“Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis nggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah,” ujar Purbaya.
