Jakarta – BJW selaku Direktur AKT bersama Samin Tan sebagai beneficial owner melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin karena Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diterminasi sejak tahun 2017.
Tersangka BJW menggunakan dokumen lain dari beberapa perusahaan afiliasi dengan Samin Tan.
"Tersangka tersebut bersama-sama dengan saudara atau tersangka ST sampai dengan tahun 2024 melalui PT AKT dan afiliasinya menggunakan dokumen beberapa perusahaan lain tanpa memiliki izin, secara melawan hukum melakukan penambangan batubara dan melakukan ekspor," kata Syarief.
Kemudian, lanjut dia, HZM yang merupakan General Manager PT OOWL Indonesia membantu perusahaan Samin Tan dan afiliasinya membuat Certificate of Analysis atau COA hasil uji laboratorium batubara agar hasil batu bara ilegal PT AKT dapat lolos verifikasi.
"Namun, pembuatan dokumen tersebut bersumber dari tambang wilayah PKP2B PT AKT yang telah diterminasi," ucap Syarief.
HZM diduga melakukan manipulasi laporan hasil verifikasi tambang (LHV), bahkan mencantumkan asal usul barang dengan nama perusahaan lain. Dokumen ini digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitan surat perintah berlayar dari otoritas Kesyahbandaran atau KSOP.
Syarief menyebut, pihaknya melakukan penjemputan paksa terhadap HZM karena tidak kooperatif selama menjalani proses hukum.
Atas perbuatannya, semua tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Korupsi.
"Para tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Kelas I Cipinang," jelas Syarief.
