JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Kebijakan tersebut dipastikan tidak akan diambil karena bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) serta prinsip kebebasan pelayaran internasional.
Sugiono menjelaskan bahwa posisi Indonesia tetap berpegang teguh pada aturan hukum laut internasional yang mengatur status negara kepulauan dan jalur pelayaran strategis. Oleh karena itu, wacana pemungutan biaya di selat tersebut tidak dimungkinkan.
“Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu,” ujar Sugiono saat memberikan keterangan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).
Pemerintah Indonesia, lanjut Sugiono, tetap berkomitmen mendukung kelancaran arus perdagangan laut global. Ia menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran tetap terbuka, netral, dan saling menguntungkan bagi seluruh negara pengguna.
“Kami berharap ada lintasan yang bebas. Itu adalah komitmen banyak negara untuk menciptakan jalur pelayaran yang bebas, netral, dan saling mendukung,” tambahnya.
Sebelumnya, wacana mengenai potensi pemungutan biaya di Selat Malaka sempat disinggung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia sempat membandingkan posisi strategis Indonesia dengan Selat Hormuz yang memberlakukan biaya bagi kapal yang melintas.
Purbaya menyebut, jika ada skema pembagian pendapatan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, hal itu dinilai bisa menjadi potensi ekonomi yang signifikan. Namun, pernyataan tersebut kini terjawab dengan ketegasan sikap Menlu Sugiono yang memastikan Indonesia tetap mematuhi koridor hukum internasional.
