Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk dewan nasional yang khusus menangani kesejahteraan keuangan. Langkah ini dilakukan untuk melengkapi peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada.
Rencana tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Ratu Maxima hadir sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dewan baru ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan fokus pada penyediaan data keuangan terbuka atau *open data* keuangan.
Airlangga menekankan pentingnya edukasi literasi keuangan yang berkelanjutan. Selain itu, ia juga mendorong ketersediaan data yang terbuka, tidak hanya bagi perbankan, tetapi juga bagi konsumen perbankan.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi kepemimpinan Ratu Maxima dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Prabowo juga menerima pemaparan mengenai perkembangan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, termasuk dorongan agar 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan dan memperluas akses layanan keuangan.
Saat ini, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat mencapai 92,7 persen, sementara literasi keuangan berada pada angka 66,64 persen. Airlangga menyebutkan bahwa angka literasi keuangan Indonesia sudah lebih tinggi dari rata-rata negara OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi).
Ratu Maxima tiba di Jakarta pada Senin (24/11/2025) untuk kunjungan kerja yang berlangsung hingga Kamis (27/11/2025). Sebelumnya, Ratu Maxima telah mengunjungi sebuah pabrik garmen di Sragen, Jawa Tengah dan Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, untuk membahas isu kesehatan finansial.
