Jakarta – Lembaga Survei KedaiKOPI mencatat 80 persen dari 1.213 responden menyetujui usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto. Hasil survei terbaru ini dirilis pada Ahad, 9 November 2025.
Hendri Satrio, Founder Survei KedaiKOPI, mengungkapkan mayoritas dukungan ini didasari keberhasilan Soeharto membawa Indonesia mencapai swasembada pangan (78 persen) dan meninggalkan jejak pembangunan nasional (77,9 persen). Faktor lain termasuk akses pendidikan dan kebutuhan pokok yang murah, serta stabilitas politik pada masanya.
Survei KedaiKOPI menggunakan metode Computer Assisted Self Interviewing yang dilaksanakan pada 5-7 November 2025.
Namun, tidak semua responden menyetujui usulan ini. Sebanyak 15,7 persen responden menolak dengan alasan keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penolakan juga didasari keyakinan responden akan pembungkaman kebebasan pers dan ekspresi, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Hendri menekankan, pemerintah harus mempertimbangkan alasan penolakan tersebut secara serius. Meskipun mayoritas mendukung, isu pelanggaran HAM dan keterlibatan dalam KKN merupakan poin krusial yang tidak bisa dikesampingkan dalam sejarah Indonesia.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto menyikapi dengan bijak dinamika opini publik ini. Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya melihat angka persetujuan, tetapi juga mendalami alasan di balik penolakan.
Sementara itu, rencana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto telah memicu kritik publik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak memberikan jawaban langsung terkait pengetahuan Presiden Prabowo Subianto mengenai penolakan ini.
Di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 8 November 2025, Prasetyo menyatakan prosedur pengusulan gelar pahlawan nasional tetap akan dijalankan. Ia mengakui akan selalu ada pro dan kontra, namun mengajak masyarakat untuk “arif dan bijaksana, belajar menjadi dewasa sebagai bangsa untuk menghormati serta menghargai jasa-jasa para pendahulu.”
