Jakarta – BPI Danantara menjelaskan penempatan sementara sebagian dana dividen BUMN di Surat Berharga Negara (SBN) sebagai langkah awal untuk memulai investasi dengan cepat dan aman. Keputusan ini diambil menyusul kritik dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai dana tersebut lebih tepat dialokasikan untuk melunasi utang proyek kereta cepat daripada menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menyatakan langkah pembelian SBN dilakukan untuk memungkinkan Danantara segera memulai investasinya dalam waktu dekat. Dengan tenggat waktu yang singkat, yakni dua bulan, SBN dianggap sebagai instrumen paling aman dan likuid di pasar keuangan domestik untuk mendapatkan imbal hasil tanpa risiko tinggi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik kebijakan Danantara. Ia berpendapat bahwa dividen BUMN yang hampir mencapai Rp 90 triliun seharusnya dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat sebesar Rp 2 triliun per tahun, sehingga tidak membebani APBN. Purbaya juga mempertanyakan keahlian Danantara jika hanya menempatkan dana sebesar itu pada obligasi pemerintah.
Menanggapi kritik tersebut, Pandu menegaskan bahwa penempatan dividen BUMN di SBN bersifat sementara, hanya sampai akhir tahun ini. Danantara berjanji akan mengurangi porsi SBN dan mengalihkan dana untuk proyek-proyek yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pihaknya juga akan mengevaluasi mendalam usulan Purbaya terkait pembayaran utang kereta cepat.
Secara jangka panjang, Danantara menargetkan diversifikasi portofolio investasi, termasuk ke pasar modal atau ekuitas. Namun, investasi di pasar saham membutuhkan tingkat likuiditas yang lebih besar untuk pergerakan dana yang efisien. Pandu menyoroti bahwa nilai transaksi harian di pasar saham Indonesia saat ini masih relatif rendah, sekitar 1 miliar dollar AS per hari, dan perlu ditingkatkan hingga 5-8 miliar dollar AS per hari agar tidak tertinggal dari negara lain seperti India.
Oleh karena itu, Pandu menekankan pentingnya pendalaman pasar modal untuk memperkuat ekosistem investasi nasional. Pendalaman pasar ini tidak hanya akan membantu BUMN atau Danantara dalam mengelola portofolio, tetapi juga memperluas akses pembiayaan jangka panjang bagi sektor swasta.
Terkait usulan pembayaran utang kereta cepat, Danantara akan mengkaji klausul perjanjian pinjaman dengan China Development Bank (CDB). Menurut Pandu, klausul tersebut tidak mengharuskan utang dibayar oleh pemerintah. Danantara akan menunggu perintah dari Presiden untuk langkah selanjutnya.
