Jakarta – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras dugaan penangkapan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi terhadap warga oleh aparat kepolisian. Lembaga bantuan hukum itu mencatat lebih dari 3.300 orang ditangkap dalam rangkaian demonstrasi di berbagai kota di Indonesia selama sepekan terakhir.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, setidaknya 3.337 massa aksi telah ditangkap selama 25 hingga 31 Agustus 2025. Penangkapan terjadi di 20 kota, meliputi Jakarta, Depok, Semarang, Cengkareng, Kabupaten Bogor, Yogyakarta, Magelang, Bali, Bandung, Pontianak, Medan, Sorong, Malang, Samarinda, Jambi, Surabaya, dan Malang. Pernyataan ini disampaikan Isnur dalam siaran pers YLBHI, Selasa, 2 September 2025.
YLBHI juga menyoroti penangkapan dan tindak kekerasan yang diduga dilakukan secara acak. Insiden ini terjadi di beberapa kota seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung, di mana tidak hanya massa aksi yang ditangkap, melainkan juga orang-orang yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi demonstrasi.
Selain itu, YLBHI mengecam tindakan aparat kepolisian yang menutup akses bantuan hukum bagi warga yang ditangkap. Isnur menuturkan, pengacara publik dari LBH-YLBHI dihalang-halangi untuk memberikan bantuan hukum kepada massa aksi yang ditahan di Semarang, Yogyakarta, Magelang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang juga dialami oleh pengacara publik yang sedang memantau aksi. Di Manado, seorang pengacara publik LBH Manado ditangkap dan dipukuli beramai-ramai oleh aparat kepolisian.
Sementara itu, di Samarinda, salah satu pengacara publik LBH Samarinda ditangkap dan diseret. Ia kemudian diperiksa di Polresta Samarinda hingga pukul 02.00 WITA dini hari.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan pihaknya telah menangkap 1.240 orang di Jakarta. Penangkapan ini terkait demonstrasi yang berlangsung selama sepekan di area Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, pada 25-31 Agustus 2025.
Jumlah tersebut terdiri dari 611 orang dewasa dan 629 anak-anak. Sebanyak 357 orang ditangkap pada 25 Agustus, 814 orang pada 28 dan 29 Agustus, serta 69 orang pada 31 Agustus.
Dari total yang diringkus, 1.113 orang telah dipulangkan. Sementara itu, sisanya masih menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya.
Menanggapi tudingan ini, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho mengklaim jajarannya telah bertindak profesional dalam menyikapi kondisi keamanan. Pernyataan ini merespons perintah Presiden Prabowo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI agar bertindak tegas terhadap aksi anarkistis di sejumlah daerah.
“Kami pastikan penanganan dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” kata Sandi di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Ahad, 31 Agustus 2025.
Sandi menjelaskan, Polri menerapkan prosedur operasi standar secara disiplin. Prioritas utama tugas mereka adalah melindungi masyarakat, anggota, markas komando, asrama, serta objek vital.
Ia menegaskan, Polri menghormati kebebasan berpendapat. Namun, Sandi mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap sesuai aturan hukum. “Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, tetapi pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum,” ujarnya.
