Jakarta – Dugaan penangkapan seorang anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI oleh personel Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri saat aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025 lalu menjadi sorotan publik. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyayangkan informasi tersebut tersebar luas, menekankan bahwa insiden semacam itu seharusnya tidak dipublikasikan.
Jenderal Tandyo menjelaskan bahwa tugas intelijen memang mengharuskan anggotanya menyusup ke dalam kerumunan demonstran untuk mengumpulkan informasi. “Namanya orang memberikan informasi itu kan kami harus masuk di dalam ya, itu kami ikut kegiatan mereka,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 September 2025.
Namun, Tandyo tidak membenarkan maupun membantah secara langsung kabar penangkapan anggota intelijen TNI tersebut. Ia memilih bungkam dan segera meninggalkan gedung parlemen ketika dimintai konfirmasi lebih lanjut.
Isu dugaan keterlibatan BAIS TNI dalam kerusuhan demonstrasi ini dengan cepat menyebar viral di media sosial dan aplikasi perpesanan. Salah satu akun yang mengunggahnya adalah @klipera di platform X.
Pemilik akun tersebut mengunggah foto dan video pada Ahad dinihari, 31 Agustus 2025. Foto yang diunggah menunjukkan seseorang yang digandeng oleh personel Brimob, sambil menunjukkan kartu identitas. Kartu berwarna dominan oranye itu bertuliskan “Kartu Izin Senjata Penugasan” dari Markas Besar TNI BAIS.
Kartu tersebut memuat informasi nama dan pangkat anggota, dengan jabatan sebagai Komandan Tim 2 Den IV Satuan Intel BAIS TNI. Tertera pula izin penggunaan pistol kaliber 9 milimeter. Kartu identitas itu dikeluarkan pada 19 Desember 2024 dan berlaku hingga 31 Desember 2025.
Bersamaan dengan foto, akun @klipera juga menayangkan video berdurasi 37 detik yang terekam kamera pemantau (CCTV). Video itu menampilkan seseorang yang berupaya membakar bangunan fasilitas umum di pinggir jalan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BAIS TNI Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo membantah keras kabar yang menyebut anak buahnya terlibat dalam pembakaran fasilitas umum saat demonstrasi. “Tidak benar,” tegas Yudi pada Ahad, 31 Agustus 2025.
