WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, sebagai anggota perdana “Dewan Perdamaian” internasional. Dewan ini dibentuk dengan tugas utama mengawasi transisi pemerintahan di Jalur Gaza, sebagai bagian inti dari rencana perdamaian baru Washington yang diumumkan Trump pada Selasa (30/9/2025).
Dewan Perdamaian, yang dipimpin langsung oleh Presiden Trump, akan berfungsi sebagai pengawas sementara pemerintahan Gaza apabila Hamas menyetujui proposal perdamaian yang diajukan. Blair menjadi tokoh pertama yang secara resmi ditunjuk dalam badan penting ini, sementara pemimpin dari negara lain direncanakan akan bergabung kemudian.
Pembentukan dewan tersebut merupakan salah satu dari 20 poin rencana perdamaian komprehensif yang diusung oleh Trump untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir dua tahun antara Israel dan Hamas. Rencana ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari gencatan senjata, proses demiliterisasi, pembangunan kembali Gaza, hingga pembebasan sandera.
Tony Blair menyatakan bahwa rencana tersebut merupakan peluang terbaik untuk mengakhiri perang berkepanjangan. “Ini memberi kita kesempatan terbaik untuk mengakhiri dua tahun perang, kesengsaraan, dan penderitaan. Saya berterima kasih kepada Presiden Trump atas kepemimpinan, tekad, dan komitmennya,” ujarnya.
Sumber Palestina yang mengetahui jalannya perundingan mengonfirmasi bahwa Hamas telah menerima proposal 20 poin dari Gedung Putih. Kendati demikian, seorang pejabat senior Hamas menegaskan bahwa setiap perjanjian harus secara tegas melindungi kepentingan Palestina, menjamin penarikan penuh Israel dari Gaza, serta benar-benar mengakhiri perang.
Menurut dokumen resmi, perang akan dihentikan segera setelah kedua pihak menyetujui rencana ini. Hamas diberi waktu 72 jam untuk memulangkan seluruh 20 sandera Israel yang masih hidup, beserta jenazah lebih dari dua lusin sandera yang diyakini telah tewas.
Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina yang divonis seumur hidup dan 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023.
Rencana tersebut juga mencakup pengiriman bantuan kemanusiaan segera serta pengerahan pasukan stabilisasi multinasional untuk mendukung keamanan dan melatih polisi lokal. Pasukan Israel direncanakan akan ditarik secara bertahap dari wilayah Gaza.
Teks rencana menyebutkan bahwa Gaza akan dijalankan oleh pemerintahan transisi sementara yang berbentuk komite teknokrat Palestina yang bersifat apolitis. Komite ini akan dibantu oleh para pakar internasional dan berada di bawah supervisi Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump, dengan Blair sebagai anggota perdana. Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan transisi tersebut.
Trump menegaskan, jika Hamas menolak kesepakatan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mendapat dukungan penuh untuk melanjutkan operasi militer.
Rencana ini juga membuka peluang pembentukan negara Palestina, namun mensyaratkan reformasi besar-besaran di tubuh Otoritas Palestina. Trump bahkan sebelumnya mengecam sejumlah negara seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Perancis yang baru-baru ini mengakui Palestina.
Blair, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada 1997–2007, dikenal karena perannya membawa Inggris terlibat dalam Perang Irak 2003. Setelah masa jabatannya berakhir, ia menjadi utusan Timur Tengah untuk Kuartet (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB) dengan fokus pada pembangunan ekonomi Palestina. Pada Agustus lalu, Blair juga dilaporkan menghadiri pertemuan di Gedung Putih bersama Trump untuk membahas masa depan Gaza.
Rencana terbaru ini dipandang lebih realistis dibandingkan gagasan awal Trump pada Februari lalu yang sempat menyatakan AS akan mengambil alih Gaza dan membangun “riviera Timur Tengah”, sebuah konsep yang dinilai melanggar hukum internasional.
“Presiden Trump telah menetapkan rencana yang berani dan cerdas. Jika disetujui, ini bisa membawa bantuan langsung, masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Gaza, sekaligus memastikan keamanan absolut bagi Israel serta pembebasan semua sandera,” kata Blair.
