Jakarta – Tiga lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik, Indef, Core Indonesia, dan The Prakarsa, secara tegas menyatakan bahwa kericuhan dan demonstrasi yang melanda sejumlah wilayah mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengelola ekonomi yang berkeadilan. Pernyataan sikap ini dirilis setelah gelombang unjuk rasa pecah, menyoroti permasalahan ekonomi struktural di Tanah Air.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa kekacauan dan penjarahan yang terjadi merupakan akumulasi kekecewaan, kemarahan, dan frustasi masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. “Terlepas dari adanya motif-motif politik di belakangnya, ini adalah permasalahan mendasar mengenai kesejahteraan dan keadilan yang belum tertangani dengan baik, menjadi api dalam sekam yang mudah menyulut emosi,” ucapnya dalam diskusi publik daring pada Senin, 1 September 2025.
Para ekonom menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) misalnya, berpotensi memicu lonjakan kenaikan pajak. Ironisnya, di saat bersamaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan.
Kritik juga diarahkan pada alokasi anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun depan yang mencapai Rp 145,6 triliun, melampaui Kementerian Kesehatan yang hanya Rp 114 triliun. Selain itu, program makan bergizi gratis disebut mengambil porsi signifikan dari anggaran pendidikan, memicu kekhawatiran atas prioritas belanja negara.
Kondisi ekonomi kian diperparah dengan ketimpangan yang melebar dan krisis ketenagakerjaan yang ditandai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana. Ketiga lembaga tersebut menegaskan, “Tindakan kekerasan oleh aparat hanya memperburuk citra pemerintah yang gagal dalam memahami akar masalah struktural ekonomi.”
Menyikapi situasi tersebut, para ekonom menyampaikan lima poin tuntutan kepada pemerintah dan DPR:
1. Keadilan Fiskal dan Transparansi Anggaran. Lembaga riset mendesak moratorium penambahan beban pajak masyarakat seperti PPN dan PBB di tengah pelemahan daya beli. Mereka juga menuntut penerapan pajak kekayaan bagi kelompok super kaya, revisi kebijakan pemotongan TKD, serta penerapan *participatory budgeting* dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran.
2. Rebalancing Prioritas Belanja Negara. Pemerintah diminta merealokasi anggaran belanja tidak produktif, termasuk insentif pejabat dan belanja militer, menuju penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Evaluasi kenaikan anggaran pertahanan juga diperlukan untuk diprioritaskan pada pendidikan, kesehatan, dan riset, dengan efisiensi anggaran diarahkan untuk stimulasi konsumsi domestik dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Bantuan sosial tunai untuk masyarakat miskin dan tak mampu harus segera diberikan melalui realokasi anggaran.
3. Perlindungan Komprehensif Pekerja dan Masyarakat Terdampak Aktivitas Bisnis. Tuntutan mencakup pengembangan kerangka kerja layak (*decent work*) yang menjamin upah, jam kerja, dan keselamatan kerja. Pembentukan regulasi setingkat undang-undang untuk perlindungan pekerja platform digital, integrasi pekerja ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta program padat karya tunai secara masif perlu dijalankan. Akselerasi kepastian hukum yang mengintegrasikan standar bisnis, HAM, dan lingkungan juga penting untuk menciptakan investasi yang berpihak pada hak masyarakat dan kelestarian ekologis.
4. Penguatan Sektor Riil dan Arah Kebijakan Ekonomi. Stimulasi sektor riil guna menciptakan lapangan kerja formal dan layak serta mengurangi dominasi ekonomi informal yang rentan menjadi fokus. Akselerasi transisi pekerja informal ke sektor formal melalui kemudahan regulasi dan insentif fiskal, koreksi arah kebijakan ekonomi dari sentralistik menuju ekonomi kerakyatan dan demokratis, serta realokasi investasi dari sektor ekstraktif yang merusak lingkungan ke industri berkelanjutan yang mengungkit pertumbuhan jangka panjang juga ditekankan.
5. Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan. Pembangunan kepercayaan publik melalui transparansi kebijakan fiskal dan akuntabilitas penggunaan anggaran adalah kunci. Evaluasi menyeluruh RAPBN 2026 dengan melibatkan partisipasi publik dinilai krusial untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
