Jakarta – Peringatan Victory Day di Rusia bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan penegasan ingatan kolektif atas pengorbanan jutaan tentara dan warga sipil Soviet dalam Perang Patriotik Raya. Di berbagai negara sahabat, tradisi itu juga ikut dijalankan oleh perwakilan diplomatik Rusia, termasuk Kedutaan Besar Rusia di Jakarta yang berencana mengundang pemerintah Indonesia serta korps diplomatik negara-negara sahabat.
Dalam peringatan itu, Rusia tidak hanya menggelar jamuan diplomatik. Acara juga dirancang sebagai forum diskusi yang melibatkan akademisi, pengamat, dan kalangan diplomatik untuk membahas dinamika geopolitik terkini. Setelah kegiatan berlangsung, para pejabat diplomatik Rusia akan menyampaikan laporan sekaligus masukan tentang situasi terbaru di negara tempat mereka bertugas.
Peringatan pada 9 Mei itu, dalam pandangan Rusia, menjadi bagian dari pembentukan watak kebangsaan. Melalui momen tersebut, Moskow menjaga rasa patriotisme dan nasionalisme warganya agar tetap melekat pada kemampuan negaranya sendiri.
Momentum ini juga mengingatkan pada sejarah panjang runtuhnya Uni Soviet. Pada 1990-an, pecahnya negara adidaya itu menandai berakhirnya Perang Dingin dan membuka masa sulit bagi Rusia. Tiga gagasan reformasi yang muncul kala itu-glasnost, perestroika, dan uskoreniye-justru memicu arus kritik terhadap pemerintahan yang otoriter dan militeristik.
Glasnost yang berarti keterbukaan memberi ruang lebih besar bagi kebebasan berpendapat. Dari sana lahir tuntutan transparansi dan akuntabilitas kepada negara. Sementara perestroika, yang digagas Mikhail Gorbachev sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi dan politik, malah berkembang menjadi pintu bagi desentralisasi ekonomi dan masuknya sistem pasar bebas.
Uskoreniye, atau percepatan, juga tidak berakhir sesuai harapan. Dorongan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan kampanye anti-alkohol justru berujung pada inflasi.
Setelah Soviet runtuh, Rusia tampil sebagai penerus ideologis yang berusaha bangkit kembali. Masa transisi pada 1992, ketika Gorbachev mundur dan Boris Yeltsin mengambil alih kepemimpinan, menjadi periode terberat. Rusia menghadapi krisis ekonomi serius dan kemiskinan yang meluas.
Meski begitu, negara itu perlahan menata ulang fondasi politiknya. Rusia berubah dari negara satu partai komunis menjadi federasi demokrasi. Moskow juga memimpin Commonwealth of Independent States (CIS), lembaga kerja sama yang menghimpun 15 negara bekas Uni Soviet. Dari situlah kebangkitan Rusia mulai menemukan bentuknya.
Karakter Rusia hari ini-yang kerap dipandang militeristik, tertutup, dan berada di bawah kepemimpinan kuat Vladimir Putin-tidak lahir begitu saja. Itu merupakan hasil dari pengalaman sejarah dan strategi bertahan hidup yang ditempuh Rusia untuk menjaga eksistensinya.
Hubungan Rusia dengan Eropa turut membentuk sikap tersebut. Di benua itu, Rusia sering diposisikan sebagai kekuatan asing dan bahkan diperlakukan seperti Iran di Timur Tengah: dianggap bukan bagian dari Eropa dan disingkirkan. Negara-negara Eropa kemudian memilih berlindung di bawah payung NATO yang dipimpin Amerika Serikat.
Namun, di tengah pengucilan itu, Rusia justru memanfaatkan sumber daya alamnya sebagai instrumen kekuatan. Di bidang energi, Moskow memegang pengaruh besar yang ikut menentukan arah geopolitik dunia.
Warisan lain yang tidak kalah penting adalah persenjataan Uni Soviet yang masif dan canggih. Aset itu menempatkan Rusia sejajar dengan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai kekuatan nuklir dunia. Jauh sebelum dunia ramai membicarakan Pax Sinica sebagai tandingan Pax Americana, Rusia sesungguhnya telah membangun fondasi Pax Russica.
Kekuatan itu terlihat dari posisi Rusia saat ini: mitra strategis Tiongkok, lawan yang diperhitungkan serius oleh AS, pemasok energi penting bagi banyak negara, sekaligus penggerak poros militer dan geokonomi melalui Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan BRICS+.
Bagi Moskow, seluruh langkah itu berada dalam kerangka menjaga keberlangsungan negara. Karena itu, Rusia disebut tidak akan memberi toleransi pada ancaman terhadap kedaulatannya. Sikap tersebut pula yang kemudian memicu serangan militer ke Ukraina pada 2022, setelah Kyiv menunjukkan niat bergabung dengan NATO.
Bagi Rusia, langkah Ukraina itu sama saja dengan menjadikan “halaman belakang” Moskow sebagai moncong meriam yang bisa mengancam langsung wilayahnya. Ukraina dipandang sebagai kawasan vital dalam arsitektur keamanan Rusia, bukan hanya karena faktor sejarah, tetapi juga karena posisi geopolitiknya. Keanggotaan Ukraina di NATO disebut tidak hanya menjadi ancaman militer, melainkan juga pukulan politik bagi pengaruh Rusia di bekas wilayah Soviet.
Kisah Rusia, dalam konteks itu, menyimpan pelajaran penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dari Soviet sebagai imperium politik, Rusia berhasil membangun bentuk kekuatan baru yang lebih modern dan menyesuaikan diri dengan zaman.
Meski dunia masih mengkritik otoritarianisme yang melekat pada Rusia, peran negara itu dalam menyeimbangkan kekuatan Amerika Serikat dinilai tetap penting. Tanpa Rusia, dunia berisiko lebih mudah jatuh ke dalam unipolarisme yang didominasi Washington, sebagaimana terlihat dalam ketegangan AS-Iran saat ini.
