Jakarta, Gonesia.com – Menteri Keuangan resmi melantik tiga pejabat pimpinan madya atau eselon I baru untuk memperkuat struktur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pelantikan tersebut menandai babak baru bagi kepemimpinan di Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Posisi Direktur Jenderal Anggaran kini resmi dijabat oleh Sudarto.
Selanjutnya, Evita Manthovani dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
Sementara itu, Herman Saheruddin dilantik menjadi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya, pada Rabu (1/7).
Dalam arahannya, Purbaya menekankan bahwa jabatan tersebut adalah bentuk kepercayaan negara yang menuntut tanggung jawab besar.
“Karena itu, saya minta Saudara memimpin dengan integritas, keberanian, empati, dan profesionalisme,” ujar Purbaya dalam pelantikan, sesuai keterangan resmi Kementerian Keuangan, Rabu (1/7).
Menkeu menegaskan bahwa jajaran pimpinan baru harus mampu membawa institusi tetap tenang di bawah tekanan ekonomi global maupun domestik.
Institusi juga dituntut tajam dalam mengidentifikasi risiko serta berani dalam mengambil keputusan strategis.
Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Purbaya memberikan mandat khusus untuk bertransformasi menjadi manajer aset yang strategis.
“Mana (aset) yang belum optimal, mana yang idle, mana yang under-utilized, dan mana yang bisa mendukung program pembangunan tanpa harus menambah belanja modal baru,” tegas Purbaya dikutip dari dokumen arahan Menteri Keuangan.
Ia juga menginstruksikan DJKN agar menjaga posisi negara sebagai pemilik kekayaan yang berdaulat dalam hubungan dengan BUMN maupun pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
Kepada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Menkeu menekankan pentingnya pendalaman dan inklusivitas sektor keuangan.
Lembaga ini diminta tidak hanya fokus menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong inovasi yang mampu membiayai pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya meminta agar koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS diperkuat demi efektivitas implementasi Undang-Undang P2SK.
“Saya juga minta setiap analisis sektor keuangan disusun dengan data terbaru, jernih dan berani menyampaikan risiko apa adanya,” ungkap Purbaya melalui siaran pers resmi kementerian.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Anggaran mendapatkan tugas krusial sebagai penjaga disiplin fiskal dan kualitas belanja negara.
Menkeu mengingatkan bahwa perencanaan anggaran harus dijalankan secara konsisten demi menjaga defisit tetap terkendali.
DJA juga diminta memastikan kehadiran negara dalam sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pangan, hingga dukungan bagi UMKM.
Terkait usulan belanja tambahan, Purbaya meminta jajarannya bersikap sangat selektif dan hati-hati.
“Kita akan hindari sebisa mungkin tambahan anggaran yang bisa meningkatkan defisit dan mungkin bisa tidak terkendali,” ujar Purbaya sebagaimana dikutip dari transkrip sambutan pelantikan.
Ia menegaskan bahwa tidak semua permintaan anggaran akan dipenuhi oleh pemerintah.
Prioritas hanya diberikan kepada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Setiap usulan anggaran ke depannya akan diuji secara tegas dan ketat.
